Tolak Wacana Pertamina Jual Aset, Serikat Pekerja Tuntut 6 Hal

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan anggota Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) berkumpul di Lapangan Monas, Jakarta Pusat saat melakukakan demo menolak penjualan aset PT Pertamina (persero), Jumat, 20 Juli 2018. Sumber: Istimewa

    Ratusan anggota Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) berkumpul di Lapangan Monas, Jakarta Pusat saat melakukakan demo menolak penjualan aset PT Pertamina (persero), Jumat, 20 Juli 2018. Sumber: Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Merebaknya wacana PT Pertamina jual aset direspons oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu hari ini dengan menggelar demonstrasi besar-besaran dengan nama "Aksi Bela Pertamina" di depan Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Demonstrasi ini merupakan respons serikat pekerja atas kondisi perusahaan saat ini.

    Baca: Tolak Pertamina Jual Aset, 1.000 Pekerja Demo di 4 Titik Ini

    Dalam demo itu, ada enam tuntutan yang disampaikan oleh serikat pekerja. Pertama yaitu menolak penjualan aset PT Pertamina (Persero). "Penjualan aset berupa share down aset hulu dan spin off bisnis refinery tidak akan menyelesaikan akar masalah keuangan Pertamina," kata Kepala Bidang Hubungan Kelembagaan, Media, dan Komunikasi Serikat Pekerja, Hendra Tria Saputra dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 20 Juli 2018.

    Kedua, yaitu menuntut agar direksi yang bertanggungjawab atas rencana penjualan aset ini untuk dicopot. Kebijakan ini dinilai akan memperbaiki kinerja keuangan karena menyelesaikan akar permasalahan yang membuat Pertamina semakin terpuruk.

    Baca: Wacana Pertamina Jual Aset, Ini Kekhawatiran Serikat Pekerja

    Ketiga, yaitu membatalkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat antara Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara (Perserp) Tbk. Perjanjian ini merupakan bagian dari proses akuisisi PGN terhadap PT Pertamina Gas (Pertagas), anak perusahaan Pertamina sebesar 51 persen saham.

    Skema akuisisi dinilai telah keliru dan menodai tujuan Holding Migas yang menginginkan efisiensi kedua perusahaan. Sebab, akuisisi menyebabkan pendapatan Pertagas yang selama ini sepenuhnya untuk negara, terpaksa beralih sebagian ke publik. Ini terjadi karena 43 persen saham PGN justru dipegang oleh publik.

    Selain itu, proses akuisisi ini juga dinilai keliru karena dilakukan saat jabatan Direktur Utama Pertamina dan Pertagas tengah kosong. Praktis, proses akuisisi hanya dilakukan oleh pejabat sementara. "Jadi hentikan segala proses integrasi Pertagas dan PGN," kata Hendra soal tuntutan keempat.

    Kelima, serikat pekerja juga menuntut agar Direktorat Gas kembali diaktifkan. Menurut Hendra, direktorat ini sempat dibubarkan karena adanya aksi Holding Migas antara Pertamina dan PGN. Padahal, direktorat ini dinilai menjadi penggerak dalam bisnis masa depan Pertamina di sektor gas.

    Keenam, yaitu menuntut dilakukan perampingan direksi Pertamina. Saat ini, Pertamina memiliki setidaknya memiliki 10 orang direksi dengan satu orang merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama yaitu Nicke Widyawati. Serikat Pekerja menilai jumlah direksi ini terlalu gemuk dan harus dirampingkan.

    Simak berita menarik lainnya terkait Pertamina jual aset hanya di Tempo.co. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.