Pengemudi Ojek Online Mau Demo, Budi Karya Sarankan Nonton Asian Games
Reporter
Friski Riana
Editor
Martha Warta Silaban
Jumat, 20 Juli 2018 14:51 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyarankan kepada para pengemudi ojek online untuk menonton gelaran Asian Games ketimbang melakukan aksi demonstrasi. "Saya anjurkan tidak demo. Nonton Asian Games," kata Budi Karya di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, 20 Juli 2018.
BACA: Stiker LINE Asian Games 2018 Dirilis, Langsung Jadi Populer
Budi Karya menuturkan, ajang Asian Games merupakan agenda nasional. Sehingga, masyarakat dianjurkan tidak mempertontonkan ketidakteraturannya. Pada dasarnya, kata Budi Karya, pemerintah mendukung keberadaan ojek online.
"Sangat mendukung. Bagaimana mereka berjalan, bagaimana pemda mengatur mereka, kami dukung sekali. Prinsipnya, Kementerian Perhubungan mendukung ojek online," kata dia.
Terkait tuntutan para pengemudi ojek online yang ingin adanya payung hukum, Budi Karya menjelaskan bahwa ia akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Karena itu, ia mengimbau kepada pengemudi ojek online untuk tidak khawatir. Ia juga memastikan mereka tetap bisa beroperasi seperti biasa.
Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) berencana kembali melangsungkan aksi demonstrasi para pengemudi ojek online pada 18 Agustus 2018. Tepat saat Asian Games resmi dibuka Presiden Joko Widodo.
BACA: Inasgoc Pastikan Perjalanan Atlet ke Venue Asian Games Lancar
Aksi tersebut rencananya akan dilangsungkan di dua titik, yaitu Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, dan Gelora Jaka Baring Sport City, Palmebang, Sumatera Selatan. Sekitar 50 ribu pengemudi ojol diperkirakan mengikuti aksi yang digelar di Jakarta.
Anggota Presidium Garda, Danny Stefanus, mengatakan mereka (para pengemudi ojek online) masih menuntut kesejahteraan para pengemudi ojek online.
"Kami tetap meminta agar aplikator mengembalikan tarif ojek online (ojol) di harga minimal, Rp 3.000 rupiah per kilometer," tutur Danny saat ditemui Tempo di daerah Cempaka mas, Jakarta Pusat, Senin, 16 Juli 2018.
Selain itu, mereka, kata Danny, juga meminta pemerintah agar segera menyediakan payung hukum untuk memperjelas keberadaan ojek online di Indonesia. Soalnya, Danny menganggap dengan tarif Rp 1.200-Rp 1.600 per kilometer, banyak pengemudi ojol yang hidup dengan pendapatan tidak layak.
