Jokowi: Mandatori Biodiesel Hemat Devisa USD 21 Juta per Hari

Jumat, 20 Juli 2018 12:18 WIB

Presiden Jokowi menyampaikan arahan disela-sela penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara (kiri) di Istana Negara, Jakarta, Senin, 4 Juni 2018. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menagih implementasi program mandatori pemerintah untuk bauran minyak nabati dengan bahan bakar solar atau biodiesel. Menurut dia, pelaksanaan program ini masih belum sesuai harapan.

Baca: Energi Fosil Dominan, Jokowi Pimpin Rapat Mandatori Biodiesel

Jokowi menagih lantaran proyek ini menawarkan peluang penghematan devisa. Sebabnya, penggunaan biodiesel dapat mengurangi impor minyak.

"Saya mendapat informasi bahwa setiap hari kalau kalau mandatori biodiesel bisa kita lakukan, kita akan hemat US$ 21 juta per hari," katanya saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, 20 Juli 2018.

Baca: Jokowi Ibaratkan Kelapa Sawit Emas Hijaunya Indonesia

Advertising
Advertising

Jokowi menyatakan akan memantau terus perkembangan implementasi program ini. Dia tak ingin programnya sekedar di atas kertas tanpa komitmen dari setiap kementerian, lembaga, dan BUMN yang terlibat. "Saya akan terus ikuti, angkanya akan saya lihat terus, implementasinya kita lihat bersama," ujarnya.

Lebih jauh Jokowi juga menginstruksikan agar persiapan implementasi program dari hulu ke hilir dilakukan dengan baik. Harapannya, biodiesel bisa menjadi alternatif bahan bakar dan pengunaannya meluas.

Berdasar catatan Gapki, volume ekspor minyak sawit termasuk biodiesel dan oleochemical mengalami penurunan sebesar tiga persen atau dari 2,39 juta ton pada April 2018, susut menjadi 2,33 juta ton pada Mei 2018. Khusus volume ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya tidak termasuk biodiesel dan oleochemical pada Mei 2018 tercatat menurun empat persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya, atau dari 2,22 juta ton merosot menjadi 2,14 juta ton.

Penurunan ekspor dipengaruhi stok minyak nabati lain yang melimpah di pasar global sehingga dengan harga yang murah juga tidak mendongkrak permintaan. Sementara itu, produksi CPO pada Mei 2018 mencapai 4,24 juta ton atau naik 14 persen dibandingkan April 2018 yang sebanyak 3,72 juta ton. Produksi pada Mei 2018 tersebut juga mengerek stok minyak sawit Indonesia menjadi 4,76 juta ton dibanding pada bulan lalu yang sebanyak 3,98 juta ton.

Sementara dari sisi harga, sepanjang Mei 2018, harga CPO global bergerak di kisaran US$ 650-670 per metrik ton dengan harga rata-rata US$ 653,6 per metrik ton. Harga rata-rata Mei menurun US$ 8,6 dibandingkan harga rata-rata pada April 2018 yang sebesar US$ 662,2 per metrik ton. Harga minyak sawit pada bulan mendatang diperkirakan akan cenderung menurun karena stok minyak sawit Indonesia dan Malaysia masih tinggi.

Simak berita menarik lainnya tentang Jokowi hanya di Tempo.co.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

3 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

7 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

8 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

11 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

11 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

12 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

12 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

12 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya