Senin, 22 Oktober 2018

Strategi Jokowi Antisipasi Ancaman Perang Dagang AS

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebutkan antisipasi pemerintah menghadapi ancaman perang dagang AS, seusai rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 9 Juli 2018. TEMPO/Friski Riana

    Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebutkan antisipasi pemerintah menghadapi ancaman perang dagang AS, seusai rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 9 Juli 2018. TEMPO/Friski Riana

    TEMPO.CO, Bogor - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebutkan sejumlah langkah yang akan diambil pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menyikapi ancaman perang dagang Amerika Serikat.

    "Beberapa catatan dari rapat bagaimana kita meningkatkan ekspor, melakukan optimalisasi terhadap impor, juga mengembangkan substitusi impor agar perekonomian semakin kuat," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 9 Juli 2018.

    Baca juga: Darmin Sampaikan Antisipasi Perang Dagang ke Jokowi Pagi Ini

    Airlangga mengatakan, dalam rapat terbatas hari ini, Presiden Jokowi menyampaikan pemerintah akan melakukan optimalisasi hulu fiskal. Ia menjelaskan optimalisasi berbentuk bea keluar, bea masuk, ataupun harmonisasi bea masuk agar industri memiliki daya saing dan mampu melakukan ekspor.

    Selanjutnya, pemerintah akan menjamin ketersediaan bahan baku dan memberikan insentif agar ekspor meningkat. Di bidang investasi, pemerintah akan memberikan insentif untuk pengusaha yang hendak melakukan relokasi pabrik. "Misal dari industri padat karya dari Jawa Barat ke wilayah lain, termasuk misalnya Jawa Tengah," ujar Airlangga.

    Insentif, kata Airlangga, juga akan diberikan untuk usaha kecil menengah (UKM) di bidang furnitur dengan pemberian subsidi terhadap sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK).

    Langkah selanjutnya ialah peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, khususnya pemanfaatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Selain itu, Airlangga melanjutkan, mengkaji industri-industri nasional yang bisa meningkatkan utilisasi untuk ketersediaan bahan baku dalam negeri. "Termasuk korporasi-korporasi, seperti Tuban, yang bisa menyediakan bahan baku petrokimia maupun BBM (bahan bakar minyak)," ucapnya.

    Menurut Airlangga, Jokowi juga meminta adanya kajian untuk meningkatkan penggunaan biodiesel dari 20 persen campuran sawit (B20) menjadi 30 persen (B30). Sebab, langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan konsumsi biodiesel 500 ribu ton per tahun. "Ini yang diminta Bapak Presiden dibuatkan kajiannya," tuturnya.

    Antisipasi perang dagang selanjutnya yang diambil pemerintahan Jokowi adalah memaksimalkan pariwisata, yang menjadi salah satu sektor tercepat dalam menggenjot perekonomian. Caranya, Airlangga menambahkan, melalui pengembangan airport serta low cost carrier (LCC) atau maskapai penerbangan bertarif rendah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hak Asasi Binatang Diperingati untuk Melindungi Hewan

    Hak Asasi Binatang, yang diperingati setiap 15 Oktober, diperingati demi melindungi hewan yang sering dieksploitasi secara berlebihan, bahkan disiksa.