BKPM Tingkatkan Koordinasi Pusat dan Daerah Dukung Sistem OSS

Reporter

Antara

Kamis, 19 Juli 2018 14:20 WIB

Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong dan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis saat memaparkan Realisasi Investasi Triwulan III 2017, di Gedung BKPM, Setiabudi, Jakarta Selatan, 30 Oktober 2017. Yohanes Paskalis Pae Dale

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan fokus untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara pusat dan daerah dalam implementasi sistem pelayanan terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS).

Baca juga: Pengusaha Batam Minta Online Single Submission Disosialisasikan

"Kami fokus meningkatkan kerja sama dan pembinaan terhadap implementasi OSS. Kalau dengan daerah, kami bertugas membina dan menyosialisasikan," kata Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal BKPM Wisnu Wijaya Soedibjo seusai dilantik di Jakarta, Kamis, 19 Juli 2018.

Wisnu optimistis BKPM dapat mengambil alih sistem OSS dengan baik lantaran lembaga itu lebih berpengalaman mengurusi pelayanan perizinan investasi. Ia juga memastikan jajaran dinas di daerah sudah siap berkoordinasi untuk mendukung implementasi sistem tersebut.

Simak pula: Sistem Perizinan Online Single Submission Akhirnya Diresmikan

Wisnu mengatakan sejumlah persiapan telah dilakukan seperti peraturan badan, restrukturisasi hingga pelatihan terhadap sumber daya manusia. Mereka nantinya akan mengoperasikan, mengawasi hingga memonitor agar investasi bisa terealisasi.

"Lebih cepat (siap) lebih baik. Begitu kita siap kita akan bicara dengan Kemenko Perekonomian," ujarnya.

Wisnu mengatakan peraturan kepala badan tentang tata cara pelayanan perizinan serta pedoman dan tata cara pengendalian dan pelaksanaan adalah dua payung hukum yang tengah disiapkan terkait pelayanan perizinan di sistem OSS. "Aturan-aturan itu saya kira sebelum akhir minggu ini akan dirilis," tuturnya.

Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong mengatakan pihaknya tengah menyiapkan standar prosedur operasional, struktur organisasi hingga rincian anggaran yang dibutuhkan untuk bisa mengambilalih sistem OSS dari Kemenko Perekonomian pada November mendatang.

"Sudah ada rancangannya, tapi kan semua harus jadi satu kesatuan. Masih banyak administrasi yang perlu dilakukan. Pelimpahan wewenang di kementerian/lembaga ke OSS juga masih banyak yang dalam proses," katanya.

ANTARA

Berita terkait

Terkini: Jasa Marga Diskon Tarif Tol 20 Persen di Mudik Lebaran, 4 Menteri Dipanggil MK terkait Bansos Jelang Pilpres?

31 hari lalu

Terkini: Jasa Marga Diskon Tarif Tol 20 Persen di Mudik Lebaran, 4 Menteri Dipanggil MK terkait Bansos Jelang Pilpres?

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk arus mudik dan balik Lebaran 2024.

Baca Selengkapnya

Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

36 hari lalu

Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

Deputi BKPM Nurul Ichwan buka suara perihal awal mula masuknya pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD ke dalam PSN baru.

Baca Selengkapnya

BKPM Sebut Perusahaan AS Tertarik Pakai Perut Bumi Indonesia untuk Carbon Capture and Storage

36 hari lalu

BKPM Sebut Perusahaan AS Tertarik Pakai Perut Bumi Indonesia untuk Carbon Capture and Storage

Perusahaan minyak dan gas dari Singapura dan Amerika sudah tertarik berinvestasi ke carbon capture and storage (CSS) di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Menteri Bahlil Lahadalia yang Diduga Jual-Beli Izin Tambang

58 hari lalu

Rekam Jejak Menteri Bahlil Lahadalia yang Diduga Jual-Beli Izin Tambang

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, melaporkan Tempo ke Dewan Pers pada Senin lalu. Berikut ini rekam jejak Bahlil Lahadalia hingga menjadi Menteri Investasi.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Perpanjang Bebas PPnBM Mobil Listrik, Mobil Impor Wajib Dapat Surat Persetujuan BKPM

22 Februari 2024

Sri Mulyani Perpanjang Bebas PPnBM Mobil Listrik, Mobil Impor Wajib Dapat Surat Persetujuan BKPM

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah meneken perpanjangan bebas PPnBM bagi kendaraan listrik. Termasuk untuk impor CKD maupun CBU.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Guyur BLT hingga Naikkan Gaji ASN, TNI, dan Polri; SP Indofarma Minta Erick Thohir Selamatkan Perusahaan

31 Januari 2024

Terkini: Jokowi Guyur BLT hingga Naikkan Gaji ASN, TNI, dan Polri; SP Indofarma Minta Erick Thohir Selamatkan Perusahaan

SP Indofarma menggeruduk Kantor Kementerian BUMN hari in. Mereka berunjuk rasa dan menuntut Menteri BUMN Erick Thohir menyehatkan perusahaan.

Baca Selengkapnya

Bahlil Pamer Capaian Investasi Hasil Hilirisasi dan Industrialisasi, Sindir Tom Lembong

31 Januari 2024

Bahlil Pamer Capaian Investasi Hasil Hilirisasi dan Industrialisasi, Sindir Tom Lembong

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pamerkan nilai investasi lima tahun terakhir. Ia juga menyindir Tom Lembong dengan membandingkan capaiannya tersebut.

Baca Selengkapnya

Terkini: Kisruh UKT Pakai Pinjol Ini Kata Dirjen Dikti, 43 Kampus Ini Kerja Sama Pembayaran UKT dengan Pinjol Danacita

28 Januari 2024

Terkini: Kisruh UKT Pakai Pinjol Ini Kata Dirjen Dikti, 43 Kampus Ini Kerja Sama Pembayaran UKT dengan Pinjol Danacita

Dirjen Dikti Kemendikbudristek Nizam angkat bicara soal kisruh pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui pinjaman online (Pinjol).

Baca Selengkapnya

Luhut Sebut Tom Lembong Tak Bisa Selesaikan Sistem OSS, Ekonom: Ada Miskoordinasi

28 Januari 2024

Luhut Sebut Tom Lembong Tak Bisa Selesaikan Sistem OSS, Ekonom: Ada Miskoordinasi

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyerang balik Tom Lembong.

Baca Selengkapnya

Bahlil Singgung Tom Lembong Soal Lulusan Harvard, Berikut Profil Pendidikan Keduanya

26 Januari 2024

Bahlil Singgung Tom Lembong Soal Lulusan Harvard, Berikut Profil Pendidikan Keduanya

Menteri Investasi dan BKPM, Bahlil Lahadalia sebut kinerja Tom Lembong di Kementerian Investasi yang merupakan lulusan Harvard. Ini pendidikan mereka.

Baca Selengkapnya