Rizal Ramli Ingatkan BUMN Jangan Jadi Kasir Presiden

Reporter

Bisnis.com

Selasa, 17 Juli 2018 18:32 WIB

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli berdiri di ruang tunggu Gedung KPK, Jakarta, 2 Mei 2017. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Rizal Ramli menjelaskan sejumlah hal yang membuat Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tak bisa bersaing dengan perusahaan swasta dan perusahaan asing. Menurut dia, hal itu disebabkan oleh sejumlah konflik kepentingan dan masuknya sumber daya manusia tidak berkualitas pada jajaran komisaris dan direksi.

Baca: Rizal Ramli Sebut PLN Rugi karena Jokowi Tidak Dengar Nasehatnya

Rizal Ramli melanjutkan, persoalan tersebut telah berlangsung lama di BUMN sehingga sulit untuk dicegah. Dia juga menyebutkan BUMN tidak punya strategi kompetisi dan strategi untuk kembali bangit dari kerugian (turn around strategy) yang membuatnya cenderung merugi.

Hal itu dikemukakannya dalam diskusi bertajuk “Cegah BUMN jadi ATM menjelang Pemilu 2019” di Gedung DPR, Selasa. 17 Juli 2018. Selain Rizal Ramli, turut menjadi nara sumber pada diskusi itu Anggota Fraksi Nasdem Hamdhani dan politisi Supratman Andi Agtas dari Fraksi Gerindra DPR.

Rizal mengatakan munculnya konflik kepentingan di tubuh BUMN adalah akibat adanya rangkap jabatan pejabat publik selain masuknya orang-orang politik pendukung yang menjadi tim sukses calon presiden.

“Jangan ada lagi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BUMN digunakan untuk kampanye calon presiden. Berikan CSR itu kepada masyarakat dan UKM yang ada di lingkungan perusahaan,” ujar Rizal Ramli. Selain itu, menteri BUMN juga tidak boleh dijadikan sebagai kasir Presiden.

Sementara itu, Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa semangat untuk menghilangkan konflik kepentingan di tubuh BUMN telah sesuai dengan semangat RUU BUMN yang telah disepakati hampir semua fraksi di DPR. Menurut anggota Komisi VI DPR itu, dalam RUU BUMN Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 38 sudah jelas ada norma melarang rangkap jabatan bagi pejabat struktural maupun fungsional, termasuk bagi anggota parpol.

Selain itu, menurut Supratman, kalau selama ini direksi tidak bisa membela diri ketika dipecat dari jabatannya maka dalam RUU itu dijelaskan soal hal untuk membela diri mereka. Dia berharap dengan adanya UU baru nantinya BUMN akan menjadi profesional dan tidak terus merugi. Dia mengaku heran mengapa sejumlah BUMN yang pangsa pasarnya sudah jelas seperti perusahaan penerbangan Merpati Nusantara Airlines bisa merugi. “Seharusnya tak ada BUMN yang rugi karena pasarnya jelas, seperti Merpati yang akhirnya bangkrut,” ujarnya.

Baca berita lainnya tentang Rizal Ramli di Tempo.co.

BISNIS

Advertising
Advertising

Berita terkait

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

3 hari lalu

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.

Baca Selengkapnya

BNI Telah Salurkan Kredit hingga Rp 695,16 Triliun per Kuartal I 2024

3 hari lalu

BNI Telah Salurkan Kredit hingga Rp 695,16 Triliun per Kuartal I 2024

Tiga bulan pertama 2024, kredit BNI utamanya terdistribusi ke segmen kredit korporasi swasta.

Baca Selengkapnya

Konflik Iran-Israel, Aria Bima Tegaskan Peran Penting BUMN untuk Penguatan Ekspor

4 hari lalu

Konflik Iran-Israel, Aria Bima Tegaskan Peran Penting BUMN untuk Penguatan Ekspor

Pemerintah harus cermat menerapkan strategi, salah satunya melalui diplomasi perdagangan

Baca Selengkapnya

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

8 hari lalu

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

Wakil Ketua Badan Itelijen Negara (BIN) I Nyoman Cantiasa mengapresiasi acara puncak Dharma Santi Nasional Hari Suci Nyepi Saka 1946.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

8 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

8 hari lalu

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

Menhub Budi Karya membahas rencana pengembangan jaringan transportasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dengan Jepang.

Baca Selengkapnya

Cara Download Safe Exam Browser untuk Tes Online BUMN 2024

8 hari lalu

Cara Download Safe Exam Browser untuk Tes Online BUMN 2024

Berikut ini cara download Safe Exam Browser untuk tes online pertama Rekrutmen Bersama BUMN 2024 bagi perangkat Windows atau MacOS.

Baca Selengkapnya

Jadwal Lengkap Tes Rekrutmen Bersama BUMN 2024 dan Jenis Tesnya

8 hari lalu

Jadwal Lengkap Tes Rekrutmen Bersama BUMN 2024 dan Jenis Tesnya

Berikut ini jadwal lengkap tes Rekrutmen Bersama BUMN 2024, mulai dari trial test, tes online 1, tes online 2, hingga tes seleksi di BUMN.

Baca Selengkapnya

Profil Jalan Tol MBZ dan Sengkarut dalam Pembangunannya Ada Dugaan Korupsi

8 hari lalu

Profil Jalan Tol MBZ dan Sengkarut dalam Pembangunannya Ada Dugaan Korupsi

Pembangunan tol MBZ (Mohamed Bin Zayed) diusut Kejaksaan Agung. Berikut profil Jalan Tol MBZ yang sebelumnya bernama Jalan Layang Japek II.

Baca Selengkapnya

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

8 hari lalu

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

DK PWI telah memutuskan memberikan sanksi dan tindakan organisatoris terhadap Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun dan tiga pengurus PWI lainnya.

Baca Selengkapnya