TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Ignasius Jonan mengatakan saat ini pemerintah tengah mempersiapkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik untuk Transportasi Jalan. Ia memastikan program pengembangan mobil listrik akan terus berjalan.

Baca: Kasus PLN, Ini Profil PLTU Riau - 1

"Program pengembangan mobil listrik ini suka atau tidak suka pasti jalan, pasti jalan," ucap Jonan dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 17 Juli 2018.

Jonan mengatakan pemerintah akan terus mendorong keberlanjutan pengembangan mobil listrik tersebut. "Pemerintah tidak punya keinginan menghambat pengembangan mobil listrik sama sekali, malah kita dorong, rancangan Peraturan Presidennya sudah disiapkan."

Menurut Jonan, program ini harus dijalankan karena menjadi bagian dari program ketahanan energi nasional di sektor transportasi, menggantikan mobil berbahan bakar fosil, yang bahan bakunya masih banyak yang impor.

"Kalau ada mobil listrik banyak di Indonesia, energi primernya kan listrik. Nah, untuk menghasilkan listrik kan batu baranya tidak impor, gas tidak impor, geotermal tidak impor, air tidak impor. Kalau fosil, mau tidak mau harus impor," katanya.

Baca: PLN: Pembangunan PLTMG Timika Tunggu Izin KLHK

Jonan juga menjelaskan mobil listrik memiliki kelebihan utama, yaitu tidak menghasilkan emisi kendaraan bermotor. Sebab, mobil listrik tidak membutuhkan bahan bakar fosil sebagai penggerak utamanya.

Menurut Jonan, pengembangan teknologi mobil listrik juga memerlukan komitmen, baik dari pemerintah, pengusaha, maupun stakeholder, termasuk masyarakat pengguna, dalam mempersiapkan semua faktor pendukung, seperti infrastruktur, perpajakan, dan penyadaran kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Jonan mengatakan, PT PLN (Persero) selaku penyedia bahan bakar listrik telah menyatakan kesiapannya membangun stasiun pengisian listrik umum (SPLU) di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, kata dia, pembangunan SPLU sudah mencapai 875 unit, dengan 543 di antaranya berada di Provinsi DKI Jakarta.

Baca berita tentang ESDM lainnya di Tempo.co.