Sebelum Tanda Tangan Divestasi Freeport, Lagu Indonesia Raya Dikumandangkan

Kamis, 12 Juli 2018 18:49 WIB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo, Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Gubernur Papua Lukas Enembe, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat acara penandatanganan perjanjian Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Pemkab Mimika dan PT Inalum tentang Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Indonesia di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, 12 Januari 2018. Pemerintah pusat memberikan 10 persen saham PT Freeport Indonesia kepada Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyaksikan penandatangan divestasi saham PT Freeport Indonesia.

Sebelum penandatanganan dilakukan, lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh peserta. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminum (Inalum), Budi Gunadi Sadikin dan CEO and vice chairman of Freeport-McMoRan Richard Adkerson.

BACA: Akuisisi Freeport oleh Inalum Akan Dibiayai Perbankan

Sri Mulyani menjelaskan atas penandatangan ini, harapan pemerintah dapat menjaga iklim investasi. "Di samping memberikan peningkatan pendapatan negara," kata Sri Mulyani saat konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Kamis, 12 Juli 2018.

Untuk mendukung divestasi, kata Sri Mulyani, sudah adanya penandatanganan dari Pemerintah Daerah Timika dan Kabupaten Mimika pada 12 Januari 2018 lalu. Kedua pemerintah daerah tersebut mendapatkan hak atas saham Freeport Indonesia sebesar 10 persen.

Advertising
Advertising

Ada lima kesepakatan yang ditandatangani antara Freeport dan Inalum, yaitu landasan hukum yang mendasari hukum dalam bentuk IUPK (
Izin Usaha Pertambangan Khusus), bukan dalam bentuk kontrak karya. "Divestasi saham 51 persen untuk kepemilikan nasional Indonesia," ucap Sri Mulyani.

BACA: Negosiasi Panjang Freeport, RI Akhirnya Kuasai 51 Persen Saham

Kemudian, Sri Mulyani melanjutkan, Freeport diwajibkan untuk membangun fasilitas pengolahan hasil tambang (smelter) di dalam negeri.

Pokok berikutnya, Sri Mulyani menyebutkan penerimaan negara harus lebih besar jika dibandingkan dengan penerimaan melalui kontrak karya. Kemudian, perpanjangan perasi dua kali dalam 10 tahun hingga tahun 2041.

Sri Mulyani menjelaskan pokok-pokok tersebut merupakan syarat dari diberikannya IUPK. "Kemenkeu sudah melakukan upaya untuk dapat memastikan bahwa pengenaan tarif dan penerimaan negara dalam bentuk IUPK, dapat memenuhi amanat UU Minerba," tutur dia.

Baca berita tentang Freeport lainnya di Tempo.co.

Berita terkait

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

15 jam lalu

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

1 hari lalu

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2024 mengalami depresiasi 2,89 persen ytd sampai 28 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

1 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

1 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini bakal relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN

1 hari lalu

Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN

Terkini: Presiden Jokowi dorong penghiliran industri jagung, Uni Eropa jajaki peluang investasi di IKN.

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

1 hari lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

1 hari lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

2 hari lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Menteri Bahlil Soal Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, 3 Pemicu Pinjol Makin Marak

2 hari lalu

Terkini Bisnis: Menteri Bahlil Soal Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, 3 Pemicu Pinjol Makin Marak

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

2 hari lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya