TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah didorong segera melakukan diplomasi dagang bilateral Indonesia dan Amerika Serikat menyusul dengan ancaman Presiden AS Donald Trump yang akan memperketat impor produk asal Indonesia.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut peran Duta Besar dan Kementerian Perdagangan menjadi sangat krusial. Selain itu, pemerintah juga bisa memberi tekanan terhadap perusahaan AS di Indonesia menggunakan pengenaan tarif yang tinggi.

"Misalnya Freeport bea keluar ekspornya bisa ditingkatkan sementara. Intinya melakukan pressure secara sistematis sampai Trump membatalkan rencananya," ujar Bhima kepada Tempo, Sabtu, 7 Juli 2018.

Baca:

Perang Dagang, Trump Bakal Larang Ekspor Teknologi ke Cina

Ekonom jebolan Universitas Bradford itu menilai Indonesia memang tidak siap dalam menghadapi kebijakan proteksi AS. Hal tersebut sudah terlihat Sejak Trump memasukan Indonesia dalam executive order tahun 2017 lalu karena Indonesia diduga melakukan praktik dumping.

"Sampai saat ini belum ada tindakan nyata dari pemerintah," ujar Bhima. Semestinya, kata dia, sejak lama Indonesia mulai mendiversifikasi produk ekspor ke pasar alternatif selain AS.

Dari sisi diplomasi dagang pun, Indonesia dinilai telat. Sebab, kata Bhima, Indonesia tidak mengefektifkan peran ASEAN atau blok dagang multilateral untuk memprotes tindakan Trump. "Kan bisa soal sawit ajak Malaysia untuk tekan AS. Indonesia dan Malaysia menguasai 80 persen lebih eksportir sawit dunia."

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani membenarkan adanya upaya AS untuk meninjau kembali Generalized System of Preference (GSP) untuk beberapa produk Indonesia.

Baca:

Kim Jong Un Berkunjung ke Cina Setelah Temui Trump

Cina Raih Kemenangan Terbesar dari Pertemuan Kim Jong Un-Trump

"Itu termasuk plywood, kayu, produk pertanian, udang dan macam-macam. Tekstil sebenarnya tidak, tidak masuk di 120 itu," kata Shinta. Namun, Shinta melihat komoditas tekstil dapat terkena juga karena seluruh produk yang akan ditinjau.

Pemerintah dan pengusaha Indonesia sudah dipanggil ke Amerika Serikat untuk melakukan dengar pendapat. Pada 19 Juli 2018, Shinta mengungkapkan pihak AS akan kembali mengundang untuk melakukan dengar pendapat lanjutan.

Sejauh ini, Shinta melihat posisi Indonesia tidak terlalu terpuruk karena di satu sisi Donald Trump masih membutuhkan perdagangan dengan negara lain di tengah perang dagangnya dengan Cina.

CAESAR AKBAR | BISNIS