TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Pemerintah Inggris menyepakati kerjasama mengenai knowledge sharing terkait pembangunan infrastruktur. Menteri PPN, Bambang Brodjonegoro mengatakan kerjasama ini merupakan kerjasama dalam bidang pengembangan metodologi pemilihan pembangunan infrastruktur.

"Misal kami punya perencanaan 5 tahun, dari perencanaan tersebut kami harus identifikasi proyek apa saja yang harus dibangun. Sebab, kadang jadi kelemahan kita terlalu banyak list, namun tak revelan dengan tujuan yang jadi perencanaan," kata Bambang ditemui usai menyaksikan penandatanganan kerjasama di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Juli 2018.

BACA: Bappenas Perkirakan Dampak Ekonomi Asian Games 2018 Rp 45,2 T

Adapun penandatanganan kerjasama ini dilakukan oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Wismana Adi Suryabrata, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik, dan Chief Executive Officer The Infrastructure and Projects Authority (IPA UK) Tony Meggs. Nantinya, lewat The Infrastructure and Projects Authority, Foreign and Commonwealth Office, dan the Department for Business Energy and Industrial Strategy (BEIS) Pemerintah Indonesia akan belajar terkait kesuksesan Inggris dalam melibatkan sektor swasta untuk pembangunan proyek infrastruktur.

Bambang mengatakan kerjasama ini nantinya akan berupa asistensi teknis atau teknikal untuk pemilihan program pembangunan infrastruktur. Dengan metode pemilihan yang tepat priotisasi pembangunan jadi lebih efektif, efisien dan tepat waktu, di tengah kebutuhan infrastruktur di indonesia yang masih sangat besar.

Secara spesifik, menurut Bambang, Pemerintah Indonesia ingin mengindentifikasi apakah proyek-proyek pemerintah yang ada sekarang bisa dikerjasamakan dengan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Diharapkan dengan adanya hal ini kendala dalam pembangunan infrastruktur mengenai feasible dan juga tidak adanya pembiayaan perbankan bisa diatasi.

BACA: Bappenas Buka Lowongan Kerja, Posisi Staf Pendukung Substansi

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik mengatakan kerjasama ini nantinya akan berlangsung selama 2-3 tahun ke depan. Nantinya, para ahli dari Inggris akan bekerjasama supaya mampu mengembangkan proyek infrastruktur yang ramah bagi pembiayaan perbankan.

Selain itu, dengan adanya kerjasama ini diharapkan juga mampu mempermudah pemerintah dalam hal mendapatkan pendanaan dari sektor swasta. Apalagi pembiayaan infrastruktur di Indonesia seringkali membutuhkan dana yang melampaui kemampuan para pembayar pajak.

Baca berita tentang Bappenas lainnya di Tempo.co.