TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Herry Trisaputra Zuna menyindir masyarakat yang masih mengeluh soal integrasi tarif Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR). Integrasi berupa penerapan tarif baru akan dilakukan segera Juli 2018 ini.

"Itu ngopi di Starbucks berapa? Bisa sampai Rp 45 ribu saja nggak mengeluh," kata Herry dalam acara diskusi di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin, 2 Juli 2018.

Baca: Integrasi Tarif Tol JORR Ditunda hingga Waktu yang Tak Ditentukan

BPJT, kata Herry, telah melakukan perhitungan bawah tarif ditetapkan melalui perhitungan yang matang. Pertama, lebih dari 60 persen kendaraan di Tol JORR biasa melintas untuk jarak jauh di atas 17 kilometer. Sisanya, kendaraan dengan jarak dekat di bawah 17 persen. "Ini berdasarkan survei yang telah kami lakukan," kata dia.

Kedua, pengguna kendaraan pribadi, yang termasuk kendaraan pribadi, di Tol JORR memang mencapai 85 persen. Tapi hanya 33 persen saja yang merupakan pengguna jarak dekat. Selebihnya adalah kendaraan pribadi jarak jauh.

Sebelumnya, pemerintah bersiap memberlakukan tarif baru di Tol JORR. Pemerintah menerapkan tarif Rp 15.000 untuk golongan 1, Rp 22.500 untuk golongan 2 dan 3, serta Rp 30.000 untuk golongan 4 dan 5. Melalui tarif baru ini, biaya tol bagi angkutan barang akan berkurang. Sementara sebagian kendaraan pribadi akan mengalami kenaikan harga.

Baca: Tarif Tol JORR Batal Naik, Ternyata Karena Alasan Ini

Meski demikian, kata Herry, sekitar 38 persen pengguna kendaraan pribadi pun juga masih tetap merasakan penurunan tarif tol. Ia mencontohkan, biaya tol dari daerah Bintaro, Jakarta Selatan, menuju Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten saat ini mencapai Rp 25.000. Namun setelah integrasi, tarif berkurang hingga menjadi Rp 15.000 saja.

Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna mengatakan sistem integrasi tarif tol ini diperlukan untuk mengurai "perebutan" jalan tol antara angkutan logistik dan kendaraan pribadi. Saat ini, kata dia, keduanya saling berebut karena Tol JORR yany sudah terhubung dengan Tol Transjawa. "Lihat saja, 60 persen ekspor di Jawa Barat itu dikirim lewat Pelabuhan Tanjung Priuk," kata dia.

Menurut dia, pengguna kendaraan pribadi yang terdampak akibat kebijakan tarif tol ini hanyalah kelompok menengah ke atas dengan kisaran gaji di atas Rp 10 juta per bulan. Sedangkan kelompok masyarakat di bawah itu, mayoritas lebih memilih kendaraan umum selama ini. "Yang menengah atas yang dirugikan," ujarnya.