TEMPO.CO, Jakarta -Dewan Direksi Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman baru atau utang senilai US$ 300 juta yang akan mendukung pemerintah Indonesia melakukan reformasi untuk mengurangi biaya sekaligus meningkatkan keandalan logistik maritim.

"Logistik maritim yang efisien penting bagi pertumbuhan yang lebih tinggi di sektor manufaktur, pertanian, dan jasa," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia dan Timor-Leste Rodrigo A. Chaves dalam pernyataannya mengenai pinjaman ini di Jakarta, Sabtu, 30 Juni 2018.

Simak: Prabowo Sebut Ekonomi RI dalam Bahaya karena Utang

Chaves menambahkan sistem logistik yang lebih baik akan meningkatkan daya saing serta membantu mengurangi tingkat kemiskinan karena dapat menurunkan harga barang dan jasa di daerah pelosok, terutama di kawasan timur Indonesia.

Pinjaman ini merupakan bagian dari Second Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan (DPL) yang dibuat berdasarkan reformasi yang dicapai melalui Logistics DPL pertama yang disetujui pada November 2016 untuk mengatasi hambatan dalam pergerakan barang di dalam dan keluar perbatasan Indonesia.

Saat ini, pengoperasian pelabuhan yang tidak efisien, pasar layanan logistik yang tidak kompetitif serta prosedur perdagangan yang panjang telah menghambat daya saing Indonesia.

Selain itu, pelabuhan juga sering dianggap menjadi titik penghambat dalam rantai logistik Indonesia karena infrastruktur yang terbatas, regulasi yang minim, dan produktivitas yang rendah.

Hambatan tersebut berkontribusi pada biaya logistik lebih tinggi bagi sektor manufaktur Indonesia dibanding Thailand dan Vietnam. Hambatan serupa ikut berperan dalam lebih rendahnya kinerja logistik Indonesia dibanding negara-negara di kawasan, seperti yang terukur dalam World Banks Logistics Performance Index.

Simak: Sri Mulyani Jawab Pernyataan Prabowo soal Utang

Ekonom senior Bank Dunia Massimiliano Cali menambahkan proyek ini bisa membantu Indonesia, negara kepulauan terbesar dengan 17.000 pulau yang memiliki rantai logistik yang panjang dan terfragmentasi.

"Proyek ini akan membantu mengatasi beberapa hambatan utama di berbagai titik rantai persediaan," kata Cali.

Fokus utama proyek ini adalah memperkuat tata kelola dan operasional pelabuhan, menumbuhkan lingkungan usaha yang kompetetif bagi penyedia layanan logistik serta membuat proses perdagangan menjadi lebih efisien dan transparan.

Reformasi yang telah didukung oleh Logistics DPL pertama telah membawa manfaat bagi Indonesia karena telah mempercepat beberapa proyek pelabuhan baru dengan partisipasi sektor swasta yang lebih besar, meningkatkan masuknya operator dalam pasar logistik dan mengurangi waktu dan biaya proses perdagangan.

Dukungan Bank Dunia untuk mendukung sektor logistik merupakan komponen penting dari Kerangka Kerja Kemitraan Negara dari Grup Bank Dunia bagi Indonesia, yang memberi fokus pada prioritas pemerintah yang bisa membawa dampak perubahan besar.

Program DPL ini juga dibantu oleh adanya utang tambahan dari pemerintah Jerman melalui German Bank for Development (KfW) dan pemerintah Prancis melalui Agence Francaise de Developpement (AFD).

ANTARA