TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab kritik yang dilontarkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tentang utang luar negeri RI yang dinilai berbahaya. Menurut Sri Mulyani, perbandingan utang luar negeri harus dilakukan dengan hal yang setara atau apple to apple.

Sri Mulyani mengatakan posisi utang pemerintah pada Mei Rp 4.169 triliun. Nilai itu utang tersebut menurut Sri Mulyani seharusnya dibandingkan dengan seluruh produk domestik bruto atau PDB. Data Kemenkeu rasio utang terhadap PDB hingga Mei 2018, yaitu 29,58 persen.

Baca: Prabowo Sebut Ekonomi RI dalam Bahaya karena Utang

"Jadi kalau membahas ya harus konsisten, kalau utang korporasi ya dibandingkan dengan volume korporasinya, kalau utang BUMN ya terhadap total aset maupun total revenue BUMN," ujar Sri Mulyani, Senin, 25 Juni 2018.

Sri Mulyani menegaskan pemerintah tetap akan menjaga pengelolaan keuangan negara dan APBN secara hati-hati. Hati-hati yang dia maksud, yaitu mengikuti Undang-undamg dan mengikuti indikator-indikator kesehatan keuangan.

Sebelumnya, di hari yang sama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali mengingatkan pemerintah terkait dengan ketimpangan ekonomi dan tingginya utang luar negeri yang sudah berada di tingkat mengkhawatirkan. Hal itu disampaikan Prabowo setelah bertemu dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan di rumah dinas Ketua Majelis Permusyawaratan.

Simak juga: Prabowo Juga Kritik Pemerintah Era Orba

Prabowo merujuk pada data Bloomberg, berdasarkan data lembaga pemeringkat Moody’s, yang menyebutkan Indonesia merupakan negara paling berisiko dari sisi utang di Asia bersama India. Prabowo menyebut total utang Indonesia, jika utang pemerintah, badan usaha milik negara, dan swasta digabung, mencapai Rp 9.000 triliun meski utang pemerintah hanya sekitar Rp 4.000 triliun.

"Bloomberg mengutip situasi ekonomi Indonesia risky, berbahaya. Paling berbahaya karena utangnya,” ujar Prabowo.