TEMPO.CO, Jakarta - CEO ESL Express PT Eka Sari Lorena Eka Sari Lorena Surbakti mengatakan bagi penyelenggara transportasi, faktor jaminan keamanan bukan hal yang murah. Hal tersebut merespons tragedi kapal motor Sinar Bangun V yang tenggelam di Danau Toba, Sumatera Utara.

"Aman itu pun tidak murah. Nah, kalau tarifnya pun rendah, bagaimana bisa aman? Kalau penumpang maunya tarif murah, ya gimana keselamatan dapat dijamin? Yang terpenting juga adalah bagaimana pemda mencarikan solusi untuk meningkatkan keselamatan itu?" kata Eka saat dihubungi, Kamis, 21 Juni 2018.

Simak: Tragedi Danau Toba, BMKG Beri Peringatan 30 Menit Sebelumnya

Menurut Eka, pemerintah harus turun tangan membina penyelenggara transportasi di sana, bukan menyaingi atau memberikan instruksi peraturan saja. Eka mengatakan pendampingan dari pemerintah nantinya dapat membantu, seperti halnya dalam pajak bagi penyelenggara transportasi.

Sebelumnya, kecelakaan terjadi saat kapal yang membawa ratusan penumpang itu berangkat dari Pelabuhan Simanindo, Samosir, Danau Toba, menuju Pelabuhan Tiga Ras, Simalungun. Saat ini, diduga ada dua penyebab tenggelamnya kapal. Pertama, jumlah penumpang yang melebihi kapasitas yang seharusnya. Kedua, kapal diduga mengabaikan adanya peringatan cuaca ekstrem dari BMKG.

BACA: Kemenhub Hentikan Sementara Semua Kapal Beroperasi di Danau Toba

Badan SAR Nasional telah menemukan empat korban tewas dalam kejadian ini. Sedangkan 18 orang lainnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Jumlah ini masih kurang dari kapasitas total kapal yang mencapai 43 penumpang. Apalagi muatan kapal ini diduga melebihi angka kapasitas tersebut.

Menurut Eka, tragedi ini tidak digunakan untuk saling menyalahkan antar-pihak yang berhubungan.

BACA: Menhub Sebut KM Sinar Bangun Berkapasitas 43 Penumpang

Lebih lanjut, Eka menilai transportasi penyeberangan seperti di Danau Toba memerlukan subsidi atau public service obligation (PSO). PSO tersebut dapat menekan pengeluaran yang tinggi bagi penyelenggara. Saat ini, menurut Eka, transportasi di Danau Toba belum mendapatkan PSO, seperti pada transportasi kereta api. Menurut Eka, hal yang juga tidak murah bagi penyelenggara transportasi adalah pengadaan spare part.

"Spare part tidak murah, karena kebanyakan komponen masih impor, apalagi kurs dolar tinggi seperti saat ini," kata Eka.

BACA: Kemenhub Belum Tahu Profil Pemilik Kapal yang Karam di Danau Toba

Eka mengatakan keamanan adalah sebuah proses yang pencapaiannya harus difasilitasi. Tidak bisa dipaksa untuk aman, tanpa satu pun upaya untuk memfasilitasi.

"Di tengah persoalan operator yang harus berjuang hidup, jangan bermimpi ada keselamatan bagi mereka sendiri tanpa pendampingan. Harus diketahui, bahwa beli kapal itu mahal, beli spare part juga mahal terus kena pajak, belum lagi ada biaya-biaya tinggi lainnya," kata Eka.

Jika pemerintah sudah turun tangan, Eka berharap hal itu dapat menjaga bisnis transportasi sustainable dan keselamatan penumpang terjamin. Eka yakin hal ini bisa terlaksana dengan membutuhkan komitmen serta kedisiplinan tinggi dari pemerintah dan penyelenggara transportasi.