Luhut Panjaitan dan Dubes Uni Eropa Bertemu, Bahas Larangan Sawit Indonesia

Sabtu, 16 Juni 2018 08:47 WIB

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. Dok. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan dan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerend melakukan sejumlah pembicaraan di hari lebaran. Keduanya sempat membahas soal larangan sawit Indonesia masuk ke Eropa sebagai bahan dasar biofuel.

Salah satu pembicaraan singkat keduanya terjadi ketika mereka menghadiri open house di rumah dinas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jalan Widya Chandra IV Nomor 19, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat, 15 Juni 2018. Vincent datang sekitar pukul 18.45 WIB, Menyusul kemudian Luhut pada pukul 19.30 WIB.

BACA: Luhut Sebut Belum Ada Rencana Rombak Direksi Garuda Indonesia

Sekitar pukul 20.00 WIB, Vincent menghampiri Luhut yang tengah duduk menikmati hidangan bersama Menteri Sosial Idrus Marham dan Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala Mansury. Keduanya berbicara sekitar dua menit hingga Vincent pamit pergi duluan.

Vincent membenarkan bahwa pembicaraannya dengan Luhut masih seputar larangan sawit Uni Eropa. "Tadi pagi pun kami juga bertemu membahas ini di Istana Presiden (Istana Bogor) saat acara open house," kata Vincent saat dikonfirmasi.

Advertising
Advertising

BACA: Alasan Maskapai Penerbangan Indonesia Bisa Terbang Lagi ke Eropa

Vincent enggan menyampaikan isi pembicaraannya dengan Luhut. Tapi ia menegaskan bahwa keputusan Uni Eropa sejauh ini masih tetap sama. Meski demikian, keputusan final memang masih terus dibahas dan akan segera diumumkan. "Besok saya akan sampaikan rilis juga," ujarnya.

Sebelumnya, Uni Eropa berencana melarang penuh penggunaan sawit sebagai sumber energi terbarukan (biofuel) di Eropa pada 2021. Sawit Indonesia dilarang karena dianggap berkontribusi terhadap aksi deforestasi hutan-hutan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia meradang. Pemerintah menilai kebijakan itu bisa berdampak buruk pada industri sawit Indonesia dan ekspornya ke benua biru tersebut. Sebab itu, pemerintah gencar melakukan lobi demi menggagalkan keputusan Uni Eropa. Pemerintah Indonesia meminta Uni Eropa juga mempertimbangkan bagaimana industri sawit berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

BACA: Desain Bandara Kertajati Karya Anak Bangsa, Luhut Mengaku Bangga

Saat ingin meninggalkan rumah dinas Budi Karya sekitar pukul 20.30 WIB, Luhut membenarkan pembicaraanya soal sawit ini. Kepada Vincent, Luhut menyampaikan terima kasih karena sudah ada kemajuan yang lebih baik dibanding sebelumnya. Luhut juga meminta Uni Eropa untuk ikut mempertimbangkan argumen dari Pemerinah Indonesia. "Setelah seminar di Vatikan, mereka kelihatannya mundur ke 2030," kata Luhut.

Luhut mengakui akan ada keputusan sementara dari Uni Eropa pada 27 Juni nanti. Namun, keputusan itu baru sebatas hasil trialog antara Uni Eropa, Dewan Menteri Uni Eropa, dan badan administratif lainnya. Luhut berkeyakinan, Uni Eropa tidak akan berlaku diskriminatif dalam keputusannya. "Kalau mereka diskriminasi, akan melanggar aturan WTO (World Trade Organization) juga kan," ujarnya.

Berita terkait

Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

10 jam lalu

Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan permasalahan lahan di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rampung akhir Mei.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sepakat dengan Luhut soal Jangan Ada Orang Toxic di Kabinet Prabowo

17 jam lalu

Jokowi Sepakat dengan Luhut soal Jangan Ada Orang Toxic di Kabinet Prabowo

Presiden Jokowi setuju dengan usul yang menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto tak perlu membawa orang 'toxic' masuk kabinet.

Baca Selengkapnya

Respons Luhut Soal Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

19 jam lalu

Respons Luhut Soal Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Menko Marves RI, Luhut Binsar Pandjaitan, mendukung rencana Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang ingin rutin bertemu dengan para mantan presiden Republik Indonesia dengan membentuk presidential club.

Baca Selengkapnya

Kasus Kewarganegaraan Ganda Gloria Natapradja Hamel, Tersandung Punya Paspor Prancis Gagal Jadi Paskibra 2016

19 jam lalu

Kasus Kewarganegaraan Ganda Gloria Natapradja Hamel, Tersandung Punya Paspor Prancis Gagal Jadi Paskibra 2016

Gara-gara memiliki kewarganegaraan ganda punya paspor Prancis, Gloria Natapradja gagal jadi anggota paskibra 2016, ini kilas balik kasusnya

Baca Selengkapnya

Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda di Indonesia, Ini 5 Negara yang Sudah Menerapkannya

20 jam lalu

Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda di Indonesia, Ini 5 Negara yang Sudah Menerapkannya

Luhut bicara soal kemungkinan diaspora memperoleh kewarganegaraan ganda. Negara mana saja yang sudah menerapkannya?

Baca Selengkapnya

Respons Kubu Prabowo-Gibran atas Pesan Luhut agar Tak Bawa Orang Toxic ke Pemerintahan

22 jam lalu

Respons Kubu Prabowo-Gibran atas Pesan Luhut agar Tak Bawa Orang Toxic ke Pemerintahan

Gibran mengaku tak tahu siapa yang dimaksud Luhut soal orang toxic yang jangan dibawa ke pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kemenperin akan Panggil Manajemen Sepatu Bata, Zulhas Sebut Pelaku Usaha Jastip Wajib Ikut Aturan

22 jam lalu

Terpopuler: Kemenperin akan Panggil Manajemen Sepatu Bata, Zulhas Sebut Pelaku Usaha Jastip Wajib Ikut Aturan

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan memanggil manajemen PT Sepatu Bata Tbk., imbas penutupan pabrik alas kaki itu di Purwakarta, Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Luhut Punya Kabar Baru Soal Rencana Investasi Tesla di Indonesia

1 hari lalu

Luhut Punya Kabar Baru Soal Rencana Investasi Tesla di Indonesia

Selain Indonesia, ada negara-negara lain yang membujuk Tesla untuk berinvestasi.

Baca Selengkapnya

Pertalite Akan Dihapus? Ini Pernyataan Luhut yang Jadi Awal Kabar Itu

1 hari lalu

Pertalite Akan Dihapus? Ini Pernyataan Luhut yang Jadi Awal Kabar Itu

Sempat beredar kabar di media sosial bahwa pemerintah akan menghentikan produksi Pertalite, bensin beroktan 90, yang selama ini dijual dengan subsidi

Baca Selengkapnya

Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

Partai Demokrat dan Partai Gerindra respons begini soal Luhut yang meminta Prabowo untuk tidak membawa 'orang toxic' ke kabinetnya.

Baca Selengkapnya