TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Hubungan Masyarakat PT Garuda Indonesia Tbk. Ikhsan Rosan menilai rencana mogok kerja dari sejumlah pilot, kru dan karyawan maskapai tersebut salah sasaran. Pasalnya, mogok kerja yang didasari atas tak dipenuhi tuntutan mereka itu seharusnya ditujukan kepada pemerintah.

“Tuntutan mereka lebih ke domain-nya kementerian atau pemerintah sebagai pemegang saham Manajemen kan tidak bisa apa-apa untuk itu,” ucap Ikhsan ketika dihubungi, Kamis malam, 31 Mei 2018.

Baca: Garuda Indonesia Akui Tak Andalkan Untung dari Penumpang Terus

Garuda Indonesia, kata Ikhsan, hingga kini belum mengetahui kabar terkait rencana mogok kerja dalam waktu dekat dari 1.300 pilot yang tergabung dalam Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan 5.000 kru Garuda. “Kita belum ada dapat pemberitahuan. Kan biasanya mereka kalau mau tindakan mogok ada pemberitahuan, nah, kita belum dapat surat itu,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ikhsan berujar bahwa pihaknya tetap terbuka bagi para anggota APG ataupun Sekarga yang ingin berkonsolidasi dengan manajemen PT Garuda Indonesia terkait aksi mogok tersebut. “Kami tetap terbuka sampai sekarang untuk discuss atau membicarakan,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Sekarga Tomy Tampati memastikan segera menggelar mogok kerja karyawan maskapai pelat merah itu. "Karena tidak ada respons dari pemerintah, tenggang waktu habis kami sampai 2 Juni besok," katanya.

Menurut Tomy, karyawan dan pilot Garuda Indonesia sepakat melakukan aksi mogok kerja karena cara ini adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan maskapai ini ari keterpurukan. "Kami tidak mau nasib Garuda sama dengan Merpati (maskapai pelat merah yang ditutup karena bangkrut)."

Kepastian mogok kerja karyawan Garuda Indonesia setelah 2 Juni itu hasil rapat konsolidasi karyawan dan pilot pada kemarin malam, Rabu, 30 Mei 2018. Mogok akan dilakukan maksimal sepekan namun kepastiannya tergantung respons dari pemerintah. Rencananya, mogok kerja akan dilakukan sebelum Lebaran 2018.