DPR Gelar Rapat Kerja dengan Menteri Jonan, Bahas Enam Hal

Rabu, 30 Mei 2018 12:40 WIB

Komisi VII DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian ESDM, Rabu, 30 Mei 2018. Hadir dalam rapat itu Menteri ESDM Ignasius Jonan dan wakilnya Arcandra Tahar. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rabu, 30 Mei 2018. Hadir dalam rapat itu Menteri Energi Ignasius Jonan, Wakil Menteri Energi Arcandra Tahar, dan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi Bambang Gatot Ariyono.

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menyebutkan ada enam pembahasan dalam rapat kerja tersebut. "Berdasarkan jadwal rapat DPR RI hari ini, Komisi VII akan melaksanakan rapat kerja dengan Menteri ESDM dalam rangka penjelasan fungsi pengawasan," kata Irawan saat membuka rapat di ruang rapat DPR, Senayan, Jakarta, Rabu.

Baca: Jonan Jamin Pasokan BBM Selama Ramadan dan Idul Fitri Aman

Irawan memaparkan keenam agenda hari ini adalah evaluasi kinerja Kementerian Energi triwulan pertama pada 2018, penjelasan lima keputusan Menteri Energi terkait dengan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, serta perkembangan negosiasi dengan PT Freeport.

Dilanjutkan dengan perkembangan konversi BBM ke elpiji di beberapa wilayah termasuk daerah timur, program CTL dan CTG, serta perkembangan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) yang mangkrak.

Advertising
Advertising

Rapat dimulai pukul 11.20 WIB. Hadir dalam rapat itu Menteri Energi Ignasius Jonan, Wakil Menteri Energi Arcandra Tahar, dan Dirjen Minerba Kementerian Energi Bambang Gatot Ariyono. Selain itu, hadir Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa, pelaksana tugas Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati, dan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir.

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

18 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya