TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat kerja tentang transportasi online yang dihadiri Go-Jek dan Grab serta Kementerian Perhubungan. Namun CEO Go-Jek maupun Grab tak datang dalam rapat tersebut.

Anggota komisi Perhubungan DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Sadarestuwati menyampaikan kekecewaannya atas tak hadirnya bos Go-Jek dan Grab.

"Seharusnya yang datang direktur yang dapat membuat keputusan, bukan perwakilan dari perusahaan," ujar dia di tengah rapat di Komisi Perhubungan, Senin, 28 Mei 2018.

Dalam rapat tersebut dibahas soal tiga permasalahan, yaitu tarif dasar untuk ojek online, sepeda motor yang menjadi angkutan umum, dan vendor aplikasi yang menjadi perusahaan transportasi.

Ketua Komisi Perhubungan Fary Djemy Fancis mengatakan ini pertama kalinya vendor diundang untuk mengikuti rapat. Namun, dia kecewa yang datang bukan pemimpin perusahaan yang dapat mengambil keputusan. "Padahal ini permasalahan besar," ucap dia.

Baca: MRT Jakarta Kerja Sama dengan GoJek, Pengemudi Untung

Perwakilan dari Grab dan Go-Jek hanya dihadiri oleh Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah. Padahal, DPR menginginkan pembuat keputusan di dua vendor transportasi online tersebut hadir.

Rapat kali ini, mendengar berbagai pendapat dari seluruh fraksi. DPR mendesak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membuat peraturan yang dapat memayungi seluruh permasalahan transportasi online.

Sebelumnya, Menteri Budi Karya Sumadi menyebutkan pihaknya bakal melibatkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pertemuan merumuskan tarif ojek online tersebut. "Soal tarif ini, kami sudah beberapa kali ketemu dengan perwakilan pengemudi, termasuk saat di Istana dengan presiden. Nanti kami bicara lagi dengan pihak aplikator bersama dua lembaga itu," ujar dia di Tegal, Jawa Tengah.