TEMPO.CO, Bandung -Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, rapat terakhir membahas embarkasi haji bandara Kertajati memutuskan bandara tersebut menjadi embarkasi antara. “Rapat dengan Pak Menko Maritim, Menteri Perhubungan, dan beberapa pejabat terkait termasuk Kementerian Agama, termasuk bupati Majalengka sepakat, prinsipnya bandara Kertajati jadi embarkasi antara,” kata dia, Rabu, 23 Mei 2018.

Iwa mengatakan, dengan embarkasi antara tersebut, calon jamaah haji berangkat dari Bandara Kertajati, menuju Bandara Soekarno Hatta untuk berganti pesawat sebelum melanjutkan penerbangan menuju Jedah. Rapat itu juga memutuskan maksimal ada 5 kloter jamaah haji yang berangkat dari Kertajati Majalengka. “Ini lebih efisien dan efektif, yang nganter cukup ngantar sampai ke bandara Kertajati,” kata dia.

Baca: Di Bandara Kertajati Baru Boeing 330 yang Melintas, Alasannya..

Calon jemaah haji yang berasal dari kloter Majalengka akan menjadi calon jamaah haji pertama yang akan berangkat berhaji lewat Bandara Kertajati pada Juli 2018. “Nanti calon jemaah haji dari Majalengka, dan juga sebagian dari Kabupaten Sumedang, ada 2 alternatif, ada yagn 3 kloter, ada yang 5 kloter sekitar 2.500 orang,” kata Iwa.

Iwa mengatakan, seluruh calon jemaah asal Majalengka dan sekitarnya yang akan berangkat dari bandara Kertajati akan dikumpulkan di sejumlah hotel yang berada di Majalengka. “Temasuk penginapan, terkait dengan jemaah sudah dicek oleh Kementerian Perhubungan di Majalengka. Hasil rapat sudah fix diputuskan bahwa embarkasi haji untuk 5 kloter atau 3 kloter dilaksanakan di bandara Kertajati untuk masyarakat Majalengka dan sebagian Sumedang,” kata dia.

Tinggal subsidi untuk biaya operasional transit pesawat tersebut. Iwa mengatakan, rapat menyepakati biayanya ditanggung bersama. “Disepakati sharing,” kata dia.

Iwa tidak merinci pembagian tersebut, tapi salah satunya pemerintah provinsi Jawa Barat. “Kita tinggal menunggu suratnya, tapi pemerintah Jabar siap,” kata dia.

Dia mengaku belum tahu biaya operasional yang jadi jatah tanggungan pemerintah provinsi Jawa Barat untuk memberangkatkan jemaah haji dari embarkasi bandara Kertajati tersebut. “Nilainya belum ada. Kalau surat awalnya belum ada nilainya. Kami minta supaya ada suratnya, dengan nilainya, sehingga Dana Tidak Terduga bisa dipergunakan ke sana. Surat itu bagi kami asalkan dari pemerintah pusat, apakah dari Menko Maritim atau Menteri Perhubungan,” kata Iwa.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan, pemerintah Jawa Barat tengah membahas kemungkinan pemberian subsidi berupa hibah untuk pemberangkatan haji dari bandara Kertajati di Majalengka. “Karena ada cost penerbangannya. Kami ingin direct langsung, tapi ternyata ada transit dulu, ada perpindahan di situ,” kata dia pada Tempo, Kamis, 26 April 2018.