TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan Satuan Tugas Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) hari ini, Kamis, 17 Mei 2018, di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan. Pembentukan satgas tersebut menindaklanjuti rekomendasi Panitia Kerja Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA.

“Hari ini, kami bersama 24 kementerian dan lembaga membentuk Satgas Pengawasan TKA. Satgas ini penting untuk menjembatani aspirasi dari masyarakat terkait pelanggaran dalam penggunaan TKA,” kata Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dalam acara peluncuran satgas tersebut.

Hanif mengatakan pembentukan Satgas Pengawasan TKA merupakan bentuk peningkatan pengawasan terhadap keberadaan TKA oleh pemerintah. Sebelumnya, pengawasan TKA dilakukan pengawas ketenagakerjaan serta Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dari Direktorat Jenderal Imigrasi.

Simak: Ombudsman Sebut Perpres Tenaga Kerja Asing Diskriminatif

“Dengan dibentuknya Satgas TKA, maka pengawasan akan lebih terintegrasi karena melibatkan kementerian dan lembaga terkait lainnya,” ucap Hanif.

Satgas ini diketuai Iswandi selaku Direktur Bina Penegakan Hukum Kementerian Ketenagakerjaan. Satgas ini akan dikerahkan di pusat dan daerah pelosok lain yang banyak mempekerjakan TKA. Saat ini, Kementerian baru membentuk Satgas TKA pusat yang terdiri atas 45 anggota. Nantinya, Satgas TKA pusat membentuk satgas daerah, yang diterjunkan ke kabupaten-kabupaten, terutama yang rawan akan TKA ilegal.

Satgas ini akan bekerja selama enam bulan. Namun, kata Hanif, tak menutup kemungkinan jika nantinya masa operasi satgas ini diperpanjang. Hal itu akan disesuaikan dari hasil evaluasi kinerja satgas tersebut setelah enam bulan. Minimal setiap tiga bulan sekali Satgas TKA harus melaporkan temuannya kepada Hanif.

Satgas TKA bertugas melaksanakan pembinaan, pencegahan, penindakan, dan penegakan norma penggunaan TKA sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian atau lembaga. “Misalnya terkait pengawasan TKA bidang pertambangan, maka secara teknis akan banyak melibatkan Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral),” tutur Hanif. Menurut Hanif, saat ini sektor dengan TKA terbanyak adalah industri yang disusul sektor jasa dan perdagangan serta maritim.

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Maruli Hasoloan mengatakan anggaran pembentukan Satgas Pengawasan TKA berasal dari daftar isian pelaksanaan anggaran setiap kementerian dan lembaga terkait. Meski begitu, Maruli tidak merinci total jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk pembentukan satgas.

“Sesuai kementerian dan lembaga masing-masing,” kata Maruli.

Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan maladministrasi pada proses masuknya TKA selama 2017 dan alasan utama yang menyebabkan animo TKA ilegal masuk Indonesia lantaran perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA.

Melalui beleid tersebut, aturan yang awalnya mensyaratkan TKA harus bisa berbahasa Indonesia sekarang dihapuskan. "Penghapusan syarat itu menjadikan bebasnya orang-orang asing, umumnya dari Cina masuk Indonesia," ujar Komisioner Ombudsman Laode Ida.

Laode menjelaskan, dalam salah satu investigasi yang dilakukan Ombudsman menunjukkan kedatangan kedatangan tenaga kerja asing paling banyak terjadi di Bandar Udara Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam satu hari penerbangan menuju bandara tersebut berisi 70 persen warga negara Cina yang masuk dengan visa turis alias kunjungan sementara.