TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani masih enggan membicarakan besaran tambahan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang akan diberikan kepada PT Pertamina (Persero). Ia menyebutkan masih perlu ada kajian dan kalkulasi lebih dulu terkait dengan hal itu.

"Itu sedang dibahas, sedang dilakukan kalkulasi versi awal dan versi kedua. Jadi saya tidak mau berkomentar mengenai angka," tuturnya di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Mei 2018.

Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memastikan adanya penambahan subsidi kepada Pertamina lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2018. Anggaran yang disiapkan, kata dia, sekitar Rp 10 triliun.

Simak: Harga Minyak Naik, Sri Mulyani: Beban Subsidi Pertamina Melonjak

Keputusan tambahan subsidi ini yang disebut bakal berimbas pada perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang BBM yang ditargetkan akan selesai bulan ini. Pernyataan Darmin ini juga sekaligus mengonfirmasi keterangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan bahwa pemerintah akan menambah dana subsidi BBM jenis solar dalam APBNP 2018 untuk menjaga stabilitas harga.

Adapun jumlah tambahan subsidi menyesuaikan dengan kebutuhan. Dalam APBN 2018, alokasi subsidi solar ditetapkan sebesar Rp 7,8 triliun dengan besaran subsidi Rp 500 per liter. Pemerintah berencana menaikkan subsidi solar dari Rp 500 menjadi Rp 1.000 per liter.

Saat ini, ucap Sri, timnya sedang menjalin koordinasi dengan Menteri Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, serta pihak Pertamina ihwal penambahan subsidi.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga mengatakan yang menjadi fokus saat ini adalah membuat laporan semester pertama APBN. Nantinya, Kementerian Keuangan akan menyampaikan laporan itu kepada Presiden Joko Widodo beserta kabinetnya, lalu dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Dari situ, kami akan lihat, bagaimana pelaksanaan APBN 2018 dengan adanya perubahan-perubahan," tutur Sri Mulyani.