TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah maraknya kontroversi soal pengaturan tenaga kerja asing di Indonesia, Perdana Menteri Cina Li Keqiang menyampaikan permintaan ke sejumlah perusahaan negeri tirai bambu yang berinvestasi di Indonesia. Para investor itu diminta mengutamakan mempekerjakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

"Kami juga menekankan kepada perusahaan Cina yang berinvestasi di Indonesia harus menggunakan sebagian besar atau diutamakan untuk lapangan kerja di Indonesia, untuk menggunakan tenaga kerja Indonesia," kata Li saat jumpa pers bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Senin, 7 Mei 2018.

Baca: Cina akan Impor 500 Juta Ton Minyak Kelapa Sawit dari Indonesia

Li menjelaskan, dengan terciptanya lapangan pekerjaan di Indonesia maka keuntungan untuk kedua pihak dapat diraih. Ia juga meminta pemerintah untuk terus memperbaiki kemudahan pengurusan administrasi investasi perusahaan Cina di Indonesia.

Dalam pertemuan bilateral Presiden Jokowi dan PM Li juga dibahas mengenai kerja sama produksi makanan halal dan busana muslim. "Kami juga berkenan untuk bisa investasi di Indonesia untuk bidang makanan halal dan busana muslim. Dengan demikian kami bisa bersama-sama untuk lebih mengembangkan pasar-pasar ketiga," ujar Li.

Kerja sama kedua negara di bidang itu, menurut Li, dapat diperdalam mengingat Cina yang juga memiliki populasi umat muslim sebesar 20 juta orang. Selain itu, Li juga berharap kerja sama Cina dengan negara-negara di ASEAN memberikan hasil yang bermanfaat dan strategis.

Ke depan, kata Li, Pemerintah Cina menegaskan akan terus mempertahankan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. "Jadi walaupun ada perselisihan, ada perbedaan pendapat, tapi kami pasti akan bekerja sama untuk bisa mempertahankan kestabilan di kawasan," ujar Li.

Presiden Jokowi dalam pernyataannya menyampaikan kinerja ASEAN selama 5 tahun yang telah berkontribusi signifikan dalam penciptaan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara harus terus dijaga dan ditingkatkan. Ia juga mengajak Cina untuk mendukung kemerdekaan bangsa Palestina.

PM Li melakukan kunjungan resmi atas undangan Presiden Jokowi pada 6-8 Mei 2018. Li juga akan menyambangi Sekretariat ASEAN dan menghadiri KTT Bisnis Indonesia-Cina.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 hanyalah peraturan untuk menyederhanakan administrasi. Aturan itu bukan untuk memperbesar peluang tenaga kerja asing bekerja di Indonesia. Ia juga membantah jumlah pekerja Cina yang paling banyak bekerja di Indonesia dibandingkan negara lain terkait dengan beleid tersebut.

ANTARA