Kekayaan Yaya Purnomo, Pejabat Kemenkeu yang Terjerat OTT KPK

Senin, 7 Mei 2018 06:49 WIB

Anggota Komisi IX DPR, Amin Santono (kedua kanan), resmi ditahan pasca OTT di Gedung KPK, Jakarta, 6 Mei 2018. Setelah menangkap Amin, KPK bergerak ke kediaman seorang pejabat Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo di kediamannya, di Bekasi, Jawa Barat. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Pejabat Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo, telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2018. Dalam perkara itu, Yaya Purnomo bersama anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Amin Santono, dan seorang perantara, Eka Kamaluddin, diduga sebagai penerima suap.

Suap berasal dari seorang pengepul sekaligus kontraktor bernama Ahmad Ghiasti. Yaya Purnomo yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman itu, diduga menerima setoran dalam bentuk logam mulia. "Yang bersangkutan (YP) menerima uang US$ 100 dari daerah lalu diganti menjadi logam mulia. Siapa saja yang memberi kami punya data, nanti digali lebih lanjut, mudah-mudahan akan ditemukan," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo, Sabtu, 5 Mei 2018.

Baca juga: Kemenkeu Akan Berhentikan Yaya Purnomo Terkait OTT KPK

Sebelum terlibat dalam perkara suap APBN Perubahan 2018 itu, Yaya sudah dipantau terlebih dahulu oleh KPK terkait dengan pengurusan anggaran di daerah. "YP itu kami amati sudah lama, jadi banyak orang daerah yang memberi, nanti ada satu kasus OTT sebelum ini mudah-mudahan juga sangat terkait erat," kata Agus.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti mengatakan lembaganya mendukung penuh proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Yaya Purnomo. Demi kelancaran proses hukum, kata Nufransa, Kemenkeu akan segera memberhentikan Yaya dari posisinya saat ini.

Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tahun 2016, Yaya Purnomo tercatat memiliki kekayaan total Rp 1,025 miliar. Sumber terbesarnya berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan seluas 250 meter persegi dan 200 meter persegi di Kota Bekasi senilai Rp 680 juta.

Yaya diketahui memiliki dua mobil, merek Honda City buatan 2007 senilai Rp 125 juta dan Honda CR-V buatan 2010 senilai Rp 150 juta. Kendaraan lain milik Yaya adalah sepeda motor merek Kawasaki Ninja buatan 2010 senilai Rp 45 juta. Selain itu, Yaya memiliki logam mulia senilai Rp 12,5 juta.

Yaya Purnomo telah tiga kali melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Pada 2014, total kekayaan Yaya sebesar Rp 833 juta. Sedangkan pada 2011, kekayaan Yaya dilaporkan Rp 364 juta.

ADAM PRIREZA | ANTARA

Berita terkait

Viral Bea Masuk Rp 31,8 Juta untuk Sepatu Seharga Rp 10 Juta, Begini Cara Perhitungan Bea Cukai

8 hari lalu

Viral Bea Masuk Rp 31,8 Juta untuk Sepatu Seharga Rp 10 Juta, Begini Cara Perhitungan Bea Cukai

Ditjen Bea Cukai menanggapi pemberitaan penetapan bea masuk untuk produk sepatu impor yang dibeli oleh konsumen sebesar Rp 31,8 juta.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

9 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

9 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hingga 9 April 2024, Kemenkeu Bayarkan THR PNS Senilai Rp 40,77 Triliun

23 hari lalu

Hingga 9 April 2024, Kemenkeu Bayarkan THR PNS Senilai Rp 40,77 Triliun

Pemerintah telah menyalurkan tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp 40,77 triliun per hari Selasa, 9 April 2024. Seperti apa rinciannya?

Baca Selengkapnya

Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

23 hari lalu

Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

Ditjen Pajak Kemenkeu mencatat penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp 23,04 triliun.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu: Penyaluran THR untuk ASN Hampir 100 Persen, Tembus Rp 36,93 Triliun

29 hari lalu

Kemenkeu: Penyaluran THR untuk ASN Hampir 100 Persen, Tembus Rp 36,93 Triliun

Kementerian Keuangan mengumumkan perkembangan pembayaran tunjangan hari raya atau THR untuk aparat sipil negara (ASN) per 3 April 2024.

Baca Selengkapnya

DJP Ingatkan Wajib Pajak Sampaikan Realisasi PPS, Hari Ini Batas Terakhir

33 hari lalu

DJP Ingatkan Wajib Pajak Sampaikan Realisasi PPS, Hari Ini Batas Terakhir

DJP mengatakan Wajib Pajak orang pribadi yang mengikuti Program Pengungkkapan Sukarela (PPS) wajib menyampaikan realisasi PPS.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Terakhir Lapor SPT Tahunan, Ditjen Pajak Buka Layanan di Luar Kantor

33 hari lalu

Hari Ini Terakhir Lapor SPT Tahunan, Ditjen Pajak Buka Layanan di Luar Kantor

Kantor Pajak akan tetap buka pada hari ini, Ahad, 31 Maret 2024, untuk melayani masyarakat melapor SPT Tahunan.

Baca Selengkapnya

Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri Harus Lapor ke Bea Cukai, Sri Mulyani Buka Suara

38 hari lalu

Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri Harus Lapor ke Bea Cukai, Sri Mulyani Buka Suara

Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal aturan barang bawaan ke luar negeri yang ramai dibicarakan oleh warganet belakangan ini.

Baca Selengkapnya

PPN Naik jadi 12 Persen, Ekonom Ini Ungkap Pro dan Kontra hingga Hitungan Proyeksi Penerimaan Negara

44 hari lalu

PPN Naik jadi 12 Persen, Ekonom Ini Ungkap Pro dan Kontra hingga Hitungan Proyeksi Penerimaan Negara

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono angkat bicara soal kenaikan PPN yang diberlakukan tahun depan.

Baca Selengkapnya