PUPR: Jumlah Tenaga Kerja Asing Sektor Konstruksi Tak Banyak
Reporter
Bisnis.com
Editor
Anisa Luciana
Kamis, 3 Mei 2018 12:59 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan jumlah tenaga kerja asing (TKA) di sektor konstruksi dan infrastruktur masih dalam batas wajar dan untuk mengerjakan proyek tertentu saja.
Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Direktorat Jenderal Konstruksi Kementerian PUPR Ober Gultom mengatakan tenaga kerja asing di Indonesia yang mencapai 2.000 orang berasal dari negara di kawasan Asia, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina.
Baca juga: Ombudsman Sebut Perpres Tenaga Kerja Asing Diskriminatif
"Enggak banyak, TKA di dalam negeri dari investasi pemodal asing 2.000 saja," ujarnya pada Rabu, 2 Mei 2018.
Jumlah tenaga kerja lokal di sektor konstruksi yang belum mencukupi menjadi alasan pemerintah membuka pintu bagi masuknya TKA ke Tanah Air. Keberadaan TKA diperlukan dalam membangun proyek infrastruktur yang tengah digenjot pemerintah.
"Setelah kami lihat kenyataannya, enggak kaget terkait dengan kondisi TKA sektor konstruksi. Kami melihat kondisi 8,1 juta tenaga kerja di konstruksi, yang ahli 200 ribu, terampil 7,8 juta, sehingga butuh TKA," tuturnya.
Dari 8,1 juta jumlah tenaga kerja, ucap Ober, yang baru memiliki sertifikat kerja hanya sekitar 720 ribu orang.
Baca juga: Menteri Yasonna Sebut Ada Politisasi Perpres Tenaga Kerja Asing
Kementerian PUPR mempekerjakan 216 TKA dengan rata-rata keahlian di bidang teknik. "Distribusi rata-rata ahli engineer, proyek di PUPR gunakan 216 orang saja. Jadi sedikit, hampir semua adalah pekerjaan dari investasi asing," ucapnya.
Di Kementerian PUPR, tutur dia, persyaratan TKA yang bekerja di sektor konstruksi sangat ketat karena harus memperoleh izin dari Menteri PUPR.
TKA yang bekerja di infrastruktur di Indonesia merupakan tenaga ahli jalan layang, ahli terowongan, geologi bangunan 30 meter di bawah tanah, dan ahli manajemen konstruksi.
"Contohnya tenaga kerja asing di ruas tol Cisumdawu yang tengah bangun tunnel panjang. Ke depan, yang akan kami lakukan adalah pengawasan di lapangan terkait dengan tenaga kerja," ujar Ober.
