TEMPO.CO, Jakarta - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk telah mengantongi dana untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Direktur Utama Wijaya Karya Tumiyana mengatakan pencairan kredit tahap pertama dari China Development Bank (CDB) mencapai USD 170 juta atau sekitar Rp 2,28 triliun. "Ini menunjukkan komitmen CDB dalam pembiayaan proyek kereta cepat," kata dia di Jakarta, kemarin.

Dalam proyek kereta cepat, Tumiyana menyatakan, Wijaya Karya (Wika) merupakan pemegang saham terbesar pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yaitu 38 persen. Sisanya, dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar 25 persen, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII 25 persen, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk 12 persen. Total pinjaman Wika untuk proyek itu mencapai USD 594 juta. "Dalam konsorsium kami melakukan pekerjaan struktur, arsitektur, lanskap, mekanikal, dan elektrikal," ucapnya.

Simak: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Merugi? Ini Jawaban Menhub

PSBI memegang porsi kepemilikan saham sebesar 60 persen di perusahaan patungan dengan PT Kereta Cepat Indonesia (KCIC). Sisanya, sebanyak 40 persen saham dimiliki oleh konsorsium asal Cina. Total nilai investasi proyek kereta cepat menyentuh angka USD 6,017 miliar (sekitar Rp 81,23 triliun). Jumlah itu sedikit melonjak dari sebelumnya yang sebesar USD 5,99 miliar (sekitar Rp 80,86 triliun).

Kemarin, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama China Railway Corporation (CRC) mengunjungi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di ruas tol Jakarta-Cikampek, Halim, Jakarta. Di lokasi tersebut rencananya akan dibangun terowongan sepanjang 1.830 meter. Terowongan itu salah satu titik kritis dari total 13 terowongan yang akan dibangun.

Menteri BUMN Rini Soemarno menambahkan anggaran yang sudah cair sebesar USD 170 juta itu akan dialokasikan secara hati-hati. Menurut dia, konsorsium akan menarik dana sesuai dengan kebutuhan karena tidak ingin terbebani oleh bunga. Dalam dua hingga tiga bulan ke depan, ucapnya, konsorsium akan mencairkan dana sekitar USD 1 miliar. "Yang USD 170 juta itu untuk bayar uang muka kontraktor baik dari Cina dan Indonesia," ucap Rini.

Ihwal pembebasan lahan, Rini menyebut, kementerian menargetkan tuntas pada Mei ini. Target itu disebut meleset karena pemerintah berharap pembebasan lahan selesai April lalu. Sejauh ini total lahan yang sudah dibebaskan mencapai 64,2 persen. "Kami harapkan lahan di 22 titik selesai pada 7 Mei," kata dia.

Menteri Rini berharap dengan dimulainya pengerjaan terowongan di kawasan Halim proyek kereta cepat bisa tuntas sesuai target. Pihak konsorsium, yaitu PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) menargetkan proyek selesai pada 2020. Khusus untuk terowongan di Halim, ucapnya, diperkirakan memakan waktu pengerjaan selama 27 bulan. Terowongan yang rencananya akan dikunjungi oleh rombongan Kementerian BUMN dan China Railway Corporation ialah di kawasan Walini.

ADITYA BUDIMAN | LANI DIANA