TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan pemerintah akan terus meningkatkan keahlian para buruh yang terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat digitalisasi industri pekerjaan.

“Pemerintah juga memastikan agar mereka-mereka yang terancam PHK karena faktor digitalisasi itu bisa mendapatkan re-skilling untuk alih profesi,” tuturnya di Stadion Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 1 Mei 2018.

Baca: Peringati May Day, Moeldoko dan Hanif Dhakiri Senam Bersama Buruh

Salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah, kata Hanif, adalah penguatan aksesibilitas serta mutu pendidikan dan pelatihan vokasi. Selain itu, pemerintah akan menyiapkan bantalan sosial berupa pelatihan bagi buruh yang terkena PHK.

“Sekarang, kita masih rumuskan dengan Kementerian Keuangan (soal pendanaan pelatihan). Nanti konsep dan desainnya seperti apa, saya kira itu masih perlu kajian,” ujarnya.

Selain itu, Hanif menambahkan, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pemberian dan peningkatan keahlian kepada para buruh. Sehingga nantinya para pekerja diharapkan dapat bersaing di pasar kerja.

“Jadi, kalau yang sudah punya skill bisa up-skilling, yang belum punya skill bisa memiliki skill,” ucap Hanif.

Hanif menganggap kebijakan ini menjadi penting lantaran 2,8 juta orang yang menjadi kaum pekerja di Indonesia setiap tahun sering mengalami masalah ketidaksambungan dengan kebutuhan pasar. Dampaknya, jutaan kaum pekerja itu akan kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Hanif juga menyebut 60 persen dari 128 juta orang pekerja di Indonesia merupakan lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Jadi, ketika masuk ke industri padat karya, para pekerja itu akan kesulitan memiliki karier yang memadai. Kelompok pekerja ini, kata Hanif, menjadi target kebijakan pemberian keahlian. “Sehingga mereka juga jabatannya meningkat, upahnya meningkat dan at the end kesejahteraannya meningkat,” katanya.

Baca berita lain tentang buruh di Tempo.co.