TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menganggap pergantian Elia Massa Manik sebagai Direktur Utama PT Pertamina adalah kebijakan populis pemerintah, berhubungan dengan harga bahan bakar minyak tipe premium.

"Dengan harga premium rendah, maka citra politik tetap terjaga," kata Marwan usai diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 21 April 2018.

Jumat lalu, melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB), Elia Massa Manik resmi dicopot dari jabatannya. Nicke Widyawati kemudian ditunjuk sebagai pelaksana tugas. Tak hanya Elia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga mengganti beberapa anggota direksi Pertamina lain.

Baca: Pertamina Klaim Produksi Minyak Kilang Balikpapan Stabil

Marwan mengatakan, pemerintah sebenarnya telah melanggar beberapa peraturan dalam kebijakan terkait harga BBM yang kemudian membuat gerah direksi Pertamina. Dengan tidak menaikkan harga premium hingga 2019, pemerintah sudah melanggar ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014, khususnya tentang penetapan harga BBM yang harus mengikuti harga minyak dunia. "Formula tadi tidak diikuti pemerintah, wajar saja kalau direksi Pertamina bereaksi," katanya.

Selanjutnya, kata Marwan, pemerintah telah melanggar Pasal 66 UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003. Menurut Marwan, pasal itu menyebutkan bahwa penugasan oleh pemerintah harus feasible bagi BUMN atau tidak merugikan. Jika rugi, pemerintah harus memberi kompensasi dengan menganggarkan di APBN.

Marwan menilai pemerintah tidak tidak konsisten dengan aturan tersebut. Termasuk dalam memberi kompensasi kepada Pertamina. "Kalau tidak ada ya jangan memaksa, silahkan ikuti yang ada di Perpres saja," katanya.

Reaksi negatif yang ditunjukkan oleh Elia Massa dan kawan-kawan, menurut Marwan, juga bukan tanpa alasan. Pada tahun 2017, Pertamina harus menanggung kerugian menjual solar dan premium sekitar Rp 24 triliun.

Di sisi lain, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan, Elia Massa Manik pantas dicopot karena telah membangkang atas kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Fahmy menyebut Elia lebih mementingkan keuntungan korporasi.

Fahmy mengaku paham bahwa kebijakan pemerintah tidak menaikkan harga BBM memiliki potential lost yang besar bagi Pertamina. Namun, menurut Fahmi, Pertamina memiliki sumber pendapatan lain untuk menutup kerugian itu.

"Ada usaha-usaha lain yang bisa dikonversikan. Selain itu, Pertamina bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah," katanya.

Fahmi menuturkan manuver pembangkangan Elia terhadap pemerintah itu justru membahayakan untuk pemerintah. Fahmy menyebut Elia dengan sengaja mengurangi pasokan premium di Jawa, Madura dan Bali. Manuver itu dapat dilihat dari banyaknya kelangkaan premium di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. "Ini menyebabkan masalah sosial, timbul kegaduhan," ujar Fahmi.

Alasan terakhir mengapa Elia pantas diganti dari jabatan Dirut Pertamina, menurut Fahmy, berhubungan dengan kasus tumpahnya minyak di Balikpapan. Fahmi mengatakan Pertamina tidak menunjukkan sikap yang pantas untuk mengakui bahwa dalam kasus itu terdapat kelalaian. "Seharusnya secara jantan mengaku saja," katanya. (*)

Lihat juga video: Bermodal Sofa Bekas, Pemuda Ini Sukses Bikin 11 Kafe Kopi