TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengeluarkan 14 proyek dari daftar proyek strategis nasional (PSN) pada kuartal pertama 2018. Pemerintah beralasan semua proyek tersebut diperkirakan tidak bisa dimulai pembangunan konstruksi fisiknya pada kuartal ketiga 2019.

"Kenapa? Ya, karena (kuartal ketiga 2019) pemerintahan baru. Kami akan anggap tidak diteruskan, didrop," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution setelah rapat bersama dengan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 16 April 2018.

Meski mengeluarkan 14 PSN, pemerintahan memasukkan satu proyek dan satu program baru. Proyek tersebut adalah pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia, dan programnya adalah pemerataan ekonomi.

Beberapa PSN yang dikeluarkan antara lain kereta api Jambi-Palembang, pembangunan rel kereta api Provinsi Kalimantan Timur, sistem penyediaan air minum regional di Sumatera Utara, bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara, dan kawasan ekonomi khusus di Merauke.

Baca juga: Jokowi Minta Proyek Strategis Nasional Libatkan Swasta

Sebelumnya, dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, jumlah PSN sebanyak 225 proyek dan 1 program. Pemerintah mengevaluasinya pada kuartal pertama 2017. Lewat Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, jumlah PSN menjadi 245 proyek dan 2 program.

Dalam rapat kabinet terbatas, Senin, 16 April 2018, pemerintah kembali mengevaluasinya. Sehingga total PSN saat ini adalah 222 proyek dan 3 program. "Estimasi nilai investasinya lebih dari Rp 4.100 triliun," ujar Darmin.

Presiden Jokowi, dalam pengantar rapatnya, meminta PSN yang belum rampung pada 2017 segera diselesaikan pada tahun ini. "Begitu juga dengan program PSN yang direncanakan mulai dikerjakan pada 2018 untuk terus betul-betul dipastikan eksekusinya di lapangan," ucapnya.

Jokowi meminta proyek strategis bisa berdampak pada peningkatan nilai tambah ekonomi daerah, pengentasan kemiskinan, dan menekan angka ketimpangan. "Untuk itu, PSN betul-betul harus terintegrasi," katanya.

Ia meminta para menteri meningkatkan publikasi proyek yang sedang dikerjakan. Jokowi beralasan agar rakyat tahu apa yang sedang dilakukan pemerintahannya.