TEMPO.CO, Jayapura - Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini menyerahkan 3.331 sertifikat tanah kepada masyarakat di kompleks kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

"Sore ini hitungan saya, saya sudah sembilan kali ke Papua, tapi Pak Gubernur tadi mengatakan delapan kali, yang benar yang mana, tidak tahu saya, tapi angkat dulu sertifikat untuk Pace, Mace, semuanya jangan diturunkan dulu," kata Presiden Jokowi, Rabu, 11 April 2018.

Baca: Pengusaha Khawatir Pertalite Langka Karena Kebijakan Jokowi

Presiden Jokowi lalu menghitung sertifikat tanah yang sudah diangkat warga tersebut. Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, ada 2.058 penerima sertifikat yang hadir saat itu. "1, 2, 3, 21, 2.058 betul, tapi laporan Pak Menteri ada 3.331 sertifikat. Sertifikat ini tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki," kata Jokowi.

Jadi, menurut Jokowi, dengan adanya sertifikat ini, akan lebih jelas lagi kepastian bagi masyarakat. "Ini paling penting dan saya perintahkan ke Pak Menteri untuk melakukan percepatan pemberian sertifikat dilakukan di semua provinsi Indonesia," tuturnya.

Terdapat 3.331 sertifikat yang dibagikan pada hari ini, yang terdiri atas 767 penerima sertifikat untuk penduduk dari Kabupaten Kerom, 768 penerima sertifikat untuk penduduk Kabupaten Jayapura, dan 463 penerima sertifikat untuk penduduk Kota Jayapura.

Selanjutnya Kabupaten Sarmi (50 penerima sertifikat), dan sisanya dari Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Mimika masing-masing diwakili satu orang penerima. "Kedua sertifikat dimasukkan ke plastik. Carikan plastik seperti ini kalau atap, genting, bocor tetap aman. Dan ketiga agar difotokopi, jadi kalau hilang, ngurusnya lebih gampang," ujar Jokowi.

Presiden juga menawarkan agar sertifikat tanah itu “disekolahkan” alias digadaikan. "Setelah itu, ini (sertifikat) dapat digunakan, bisa disimpan. Tapi kalau mau disekolahkan ke bank, silakan," ucapnya. "Ada yang tidak mau disekolahkan? Oh, di sini sedikit, di provinsi lain biasanya semua mau disekolahkan," kata Presiden yang disambut tawa masyarakat.

Meski begitu, Jokowi mengingatkan agar sertifikat dijadikan agunan ke bank silakan, tapi hati-hati agar agunan ke bank dikalkulasi sehingga bisa dicicil. "Bisa mengembalikan ndak setiap bulan. Kalau tidak, simpan saja di rumah. Karena kalau pinjam bank, harus mengangsur, mencicil, kalau hitungannya masuk, silakan. Tapi kalau tidak, jangan," ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara Sofyan Djalil. Selain itu, ada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Staf Khusus Presiden Johan Budi, penjabat Gubernur Papua Mayjen (Purnawirawan) TNI Sudarmo, serta pejabat terkait lainnya.

ANTARA