Geram Tanggapi Kritik Soal Utang, Luhut: PDB Kita US$ 1,1 T
Reporter
Dewi Nurita
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Minggu, 8 April 2018 13:56 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan rupanya geram dengan banyaknya kritik yang mempertanyakan utang pemerintah yang semakin membengkak dari tahun ke tahun. Dia menegaskan, utang pemerintah masih terkendali dan masih berada di level aman.
"Saya enggak ngerti kalau kadang-kadang orang bilang kok utang kita besar. Memang betul utang kita Rp 4.000 triliun, tapi PDB kita di angka US$ 1,1 triliun," ujar Luhut dengan nada tinggi saat memaparkan materi dalam Rapat Koordinasi Bidang Nasional (Rakorbidnas) III Bidang Maritim yang diselenggarakan PDI Perjuangan, di Jakarta Selatan, Ahad, 8 April 2018.
Baca: Begini Kritik Rizal Ramli Soal Utang Pemerintah
Oleh karena itu, Luhut melanjutkan, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 29 persen atau relatif lebih rendah dibanding negara lain. "Semua orang di dunia bilang utang Indonesia masih rendah. Masih bisa dipacu sampai 30 persen. Tapi presiden minta maintain di bawah 30 persen dan kita berhasil," katanya.
Pemerintah merilis data jumlah utang pemerintah Indonesia hingga akhir Februari 2018 mencapai Rp 4.035 triliun. Posisi ini naik 13,46 persen dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 3.556 triliun atau 29,24 persen dari PDB.
Direktur Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Scenaider Siahaan sebelumnya memastikan negara mampu membayar utang tersebut dengan strategi politik anggaran dan pengelolaan utang yang baik. Strategi yang dimaksud adalah, jika penerimaan pajak tahun ini diperkirakan mencapai Rp 1.800 triliun dibagi dengan struktur jatuh tempo utang, pemerintah mampu melunasi utang dalam jangka waktu sembilan tahun.
"Utang rata-rata akan lunas selama sembilan tahun. Jika utang sekitar Rp 4.000 triliun dibagi sembilan tahun, setiap tahun kita bayar Rp 450 triliun," ujar Scenaider. Kalau negara punya penerimaan Rp 1.800 triliun dan utang jatuh tempo Rp 450 triliun, negara tentu mampu membayar utang tersebut. "Jadi itu yang namanya mengelola," ucapnya beberapa waktu lalu.