TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Pandjaitan menyepakati pengerjaan sisi darat Bandara Kertajati di Majalengka diteruskan kendati ada kelambatan pembayaran pekerjaan kontraktor proyek bandara tersebut.

“Kemarin itu dikumpulkan bersama-sama supaya semua berkomitmen, khususnya para kontraktor untuk terus menjalankan pembangunan tanpa dihentikan meskipun ada kelambatan bayar,” kata dia di Bandung, Selasa, 3 April 2018.

Baca juga: Jawa Barat Usulkan Bandara Kertajati Dinamai Abdul Halim

Aher, sapaan Ahmad Heryawan mengatakan, rapat yang digelar kemarin, di kantor Menko Maritim itu sengaja membahas soal pendanaan yang masih belum tuntas karena berlarutnya pembahasan penyertaan RDPT (Reksa Dana Penyertaan Terbatas) dan masuknya PT Angkasa Pura II sebagai pemegang saham PT Bandaraudara Internasional Jawa Barat. Akibatnya PT BIJB belum bisa membayar kontraktor konsorsium PT PP-WIKA yang membangun terminal Bandara Kertajati.

“Dana tersebut sangat diperlukan untuk membayar utang-utang pembangunan yang sudah ada, dan utang pembangunan yang masih sisa,” kata Aher.

Aher mengatakan, kelambatan bayar itu terjadi karena proses negosiasi itu masih belum tuntas. “Kelambatan bayar itu bukan tidak ada uang, tapi uangnya sedang berproses. Makanya Pak Menko menjamin uang tidak ada persoalan, sedang dalam proses, dan meminta WIKA dan PP untuk terus membangun sampai selesai 100 persen. Itu saja isi rapatnya. Dan disepakati,” kata dia.

Aher mengatakan, utang pengerjaan terminal Bandara Kertajati yang belum dibayar itu menembus Rp 600 miliar. “Sisanya, mungkin Rp 250 miliar. Jadi dengan Rp 850 miliar, selesai semuanya,” kata dia.

Menurut Aher, pembahasan berlarut soal valuasi nilai saham PT BIJB. Seluruh persyaratan yang diminta untuk pelepasan saham PT BIJB sudah dipenuhi. Di antaranya merevisi Peraturan Daerah Pendirian PT BIJB, serta kesepakatan KSO (Kerjasama Operasi) antara PT BIJB dan PT Angkasa Pura II untuk pengoperasian bandara.

“Sekarang tinggal satu proses lagi. Proses negosiasi harga saham antara RDPT dan AP II di satu pihak, dan PT BIJB di pihak lain,” kata dia.

Aher mengatakan, pemerintah Jawa Barat dan PT BIJB menginginkan ada valuasi ulang nilai saham PT BIJB. “Masa iya valuasinya hanya 1 kali (nilai saham) saat pendirian. Ketika sudah berdiri, mau ‘running’, sudah kelihatan akan jadi, jangan dihargakan 1 kali dong, 1 koma sekian lah. Ada valuasi ulang,” kata dia.

Aher mengatakan, prosentase saham yang akan dllepas PT BIJB itu setara 38 persen. “AP II mengambil 25 persen, dan RDPT 13 persen. Saham yang mau dilepaskan it 38 persen,” kata dia.

Menurut Aher, negosiasi soal nilai saham itu diminta tuntas dalam 2 pekan ini. “Itu selesai, selesai urusan,” kata dia.

Aher mengatakan, bersamaan dengan itu AP II memastikan akan mengerjakan perpanjangan runway Bandara Kertajati hingga 3 ribut meter, dari panjang saat ini 2.500 meter. “AP II sedang dalam proses tender untuk perpanjangan runway. Tetap AP II berkewajiban, dan sudah komitmen akan segera membangun runway,” kata dia.

Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra membenarkan soal kesepakatan itu. Pengerjaan sisi darat Bandara Kertajati saat ini baru mencapai 92 persen. Pengerjaan yang belum rampung tinggal terminal bandara yang digarap konsorsium PT WIKA-PP. “Kontrak dengan WIKA-PP itu Rp 1,3 triliun. Pembayaran dari kita sudah Rp 700 miliar,” kata dia.