Jumlah Wajib Pajak Pribadi Pelapor SPT Masih di Bawah Target

Reporter

Dewi Nurita

Senin, 2 April 2018 16:24 WIB

Wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan ( SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) di KPP Pratama Jakarta Pulogadung, 29 Maret 2018. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat hingga 28 Maret 2018 telah menerima 8,7 juta surat pemberitahuan (SPT). Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan jumlah wajib pajak (WP) orang pribadi yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan orang pribadi hanya 10,59 juta orang atau jauh di bawah target. Pemerintah menetapkan target 14 juta dari total 18 juta wajib pajak pada batas akhir pelaporan SPT, Sabtu lalu.

Namun, Robert menjelaskan, rasio kepatuhan WP orang pribadi tahun ini bertumbuh 63,9 persen atau meningkat 5 persen dari tahun lalu sebesar 58,9 persen. "Tapi ini tentu akan berjalan terus, karena yang terlambat pasti ada," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan RI, Jakarta, pada Senin, 2 April 2018.

Baca juga: Sri Mulyani Imbau Wajib Pajak Tak Lagi Mepet Lapor SPT

Adapun dari 10,59 juta WP orang pribadi yang telah melapor tersebut, sekitar 8 juta melaporkan secara online atau lewat e-Filing dan 2 juta sisanya melapor secara manual. Artinya, 8 dari 10 orang melapor SPT via online.

Sabtu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau Kantor Pelayanan Pajak Madya, Jakarta Pusat, di hari terakhir pengisian SPT pajak penghasilan orang pribadi. Sejumlah wajib pajak melaporkan keluhannya kepada Sri Mulyani dalam mengisi SPT.

Seorang pelapor mengeluhkan jaringan situs yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengisi SPT melalui metode e-Filing atau secara online. Menurut dia, jaringan situs terlampau lama sehingga pelapor harus menunggu, bahkan kerap tidak bisa mengakses laman pengisian pajak.

“Jaringannya bisa, tapi loading-nya lama,” kata pelapor tersebut kepada Sri Mulyani yang tengah menanyakan kesulitan dalam pelaporan SPT.

Menurut Sri Mulyani, lambatnya server laman pajak itu disebabkan oleh wajib pajak pelapor yang mengisi SPT lewat e-Filing secara sekaligus menjelang tenggat waktu. Terutama pada Kamis lalu sebelum libur panjang dalam rangka Hari Paskah. "Tampaknya semua pada push hari itu (Kamis), sehingga sistemnya lamban atau bahkan tidak bisa masuk,” kata Sri Mulyani.

ZARA AMELIA

Berita terkait

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

3 hari lalu

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.

Baca Selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

4 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi

4 hari lalu

Mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi

Kejaksaan menetapkan mantan Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik Medan, Bambang Prabowo, sebagai tersangka korupsi.

Baca Selengkapnya

Intip Promo Lebaran Package Richeese Factory dan KFC Bucket Hampers

17 hari lalu

Intip Promo Lebaran Package Richeese Factory dan KFC Bucket Hampers

Dalam rangka semarak Lebaran, Richeese Factory mengeluarkan promo Lebaran Package, sedangkan KFC punya paket KFC Bucket Hampers.

Baca Selengkapnya

Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

18 hari lalu

Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

Ditjen Pajak Kemenkeu mencatat penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp 23,04 triliun.

Baca Selengkapnya

Dugaan Korupsi Uang Pajak Rp 8 Miliar, Mantan Direktur Keuangan dan Bendahara RS Haji Adam Malik Medan Ditahan

25 hari lalu

Dugaan Korupsi Uang Pajak Rp 8 Miliar, Mantan Direktur Keuangan dan Bendahara RS Haji Adam Malik Medan Ditahan

Kejaksaan Negeri Medan menahan dan menetapkan dua mantan pejabat RSUP Adam Malik sebagai tersangka korupsi

Baca Selengkapnya

Ditjen Pajak Klaim Skema Baru Potongan THR Sudah Sesuai Standar Internasional

26 hari lalu

Ditjen Pajak Klaim Skema Baru Potongan THR Sudah Sesuai Standar Internasional

Ditjen Pajak atau DJP mengklaim pengenaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dengan skema terbaru telah sesuai dengan standar internasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Begini Penjelasan Lengkap Jubir Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, soal Restitusi Pajak; Bandara Dhoho Kediri 100 Persen Siap Layani Penerbangan

27 hari lalu

Terkini: Begini Penjelasan Lengkap Jubir Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, soal Restitusi Pajak; Bandara Dhoho Kediri 100 Persen Siap Layani Penerbangan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, mengatakan proses pemeriksaan restitusi pajak merupakan proses lazim.

Baca Selengkapnya

Ramai soal Keluhan Restitusi Pajak, Begini Penjelasan Lengkap Jubir Sri Mulyani

27 hari lalu

Ramai soal Keluhan Restitusi Pajak, Begini Penjelasan Lengkap Jubir Sri Mulyani

Yustinus Prastowo mengatakan proses pemeriksaan saat restitusi pajak merupakan proses yang lazim sesuai standar dan prosedur pemeriksaan.

Baca Selengkapnya

DJP Ingatkan Wajib Pajak Sampaikan Realisasi PPS, Hari Ini Batas Terakhir

28 hari lalu

DJP Ingatkan Wajib Pajak Sampaikan Realisasi PPS, Hari Ini Batas Terakhir

DJP mengatakan Wajib Pajak orang pribadi yang mengikuti Program Pengungkkapan Sukarela (PPS) wajib menyampaikan realisasi PPS.

Baca Selengkapnya