BPK RI Resmi Menjadi Sekretariat ASEANSAI

Senin, 2 April 2018 11:20 WIB

Presiden Joko Widodo berfoto dengan Pimpinan MPR, DPD dan Ketua BPK pada Sarasehan Nasional DPD RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 17 November 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sah diresmikan sebagai Sekretariat ASEANSAI periode 2018-2023 di Kantor Pusat BPK RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Senin, 2 April 2018.

"BPK RI siap memfasilitasi pelaksanaan semua kegiatan ASEANSAI, serta menjembatani kerjasama antara ASEANSAI dengan stakeholders dan lembaga donor," ujar Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara saat memberikan sambutan dalam acara upacara peresmian sekretariat ASEANSAI di Kantor Pusat BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Senin, 2 April 2018.

BPK RI, secara aklamasi, ditetapkan sebagai Sekretariat ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI) periode 2018-2023, dalam Senior Officials Meeting (SOM) yang diselenggarakan di Siem Reap, Kamboja pada 1-2 Agustus 2017. Dengan peran tersebut, diharapkan BPK RI akan lebih memberikan kontribusi dalam mendorong peningkatan kapasitas SAI di ASEAN.

Simak: KPK Serahkan Laporan Keuangan ke BPK

Dalam sambutannya, Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara berharap, BPK RI dapat menjadi tempat membahas berbagi hal tentang isu-isu strategis, baik yang mencakup rencana strategis ASEANSAI 2018 – 2021, work plan ASEANSAI 2018 – 2019, dan isu-isu lainnya. "BPK RI siap menjadi rumah bagi anggota ASEANSAI dan menjadi motor penggerak kegiatan-kegiatan ASEANSAI," ujarnya.

Usai peresmian sekretariat, sejumlah perwakilan negara anggota ASEANSAI, mengikuti Seminar dengan tema "Meningkatkan Kesadaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs)" di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat pada Senin, 2 April 2018.

Tujuan seminar kerja sama dengan BPK ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pimpinan lembaga pemeriksa (SAI) atas pentingnya SDGs dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan anti korupsi. "Sebagai lembaga pemeriksa, kita perlu merekomendasikan implementasi dari 17 tujuan SDGs," ujarnya.

BPK

Berita terkait

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

6 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

41 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

44 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

45 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

45 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

45 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

45 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

45 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

46 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

49 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya