TEMPO.CO, Jakarta- Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyebut kebijakan struktural menjadi salah satu penopang berhasilnya transformasi perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi.

"Untuk itu upaya transformasi ekonomi untuk ekonomi yang tumbuh lebih kuat, berkesinambungan, seimbang, dan inklusif, perlu ada kombinasi optimal antara kebijakan siklikal dan struktural," kata Agus dalam sambutannya saat peluncuran buku Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2017 di Gedung BI, Jakarta, Rabu, 28 maret 2018.

Baca: Perry Warjiyo dan Dody Waluyo, Gubernur dan Deputi Gubernur BI 2018-2023

Transformasi ekonomi ini mengacu pada target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4 persen di tahun 2018, dan sekitar 5,8-6,2 persen di tahun 2022. Menurut Agus, kebijakan siklikal harus tetap difokuskan pada upaya penjagaan stabilitas perekonomian. Hal itu dibarengi dengan pemberian ruang yang cukup bagi berlanjutnya momentum pemulihan ekonomi.

Sementara untuk kebijakan struktural, lanjut dia, ada lima hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah upaya memperkuat daya saing perekonomian lewat peningkatan empat modal dasat pembangunan, yaitu infrastruktur, modal manusia, penyerapan teknologi dan inovasi, serta kualitas institusi atau kelembagaan. "Ini yang akan membuat tingkat perekonomian Indonesia lebih baik dari kisaran lima persen," ucap dia.

Selanjutnya adalah upaya membangun kapasitas dan kapabilitas industri melalui pengembangan industri. Pengembangan itu, kata Agus Marto, harus sesuai dengan potensi di daerah berdasarkan kajian growth strategy yang nantinya dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan.

Fokus yang ketiga adalah soal upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan pada beberapa sektor, seperti pemerataan akses pendidikan, kesempatan kerja, penguatan konektivitas antar daerah, dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kemudian selanjutnya adalah soal penguatan struktur dan sumber pembiayaan. Fokus ini terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah dan swasta. Dari sisi pemerintah dapat dilakukan melalui beberapa hal seperti penguatan penerimaan pajak, efisiensi pengeluaran, serta strategi pembiayaan fiskal yang berkelanjutan. "Kalau dari sisi swasta dapat dilakukan melalui penanaman modal langsung," tutur dia.

Terakhir adalah mengoptimalkan peluang sembari memitigasi resiko yang dapat muncul dari perkembangan teknologi digital termasuk teknologi finansial. Dalam hal ini, kata Agus, BI akan bekerja sama dengan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan untuk terus memperkuat koordinasi dan menciptakan pengembangan ekonomi.