TEMPO.CO, Bandung - Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan pemerintah provinsi tengah menyiapkan rencana penerapan jalan berbayar elektronik. “Ada, untuk daerah Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi),” katanya saat dihubungi Tempo, Selasa, 27 Maret 2018.

Dedi mengatakan jalan berbayar itu rencananya mirip dengan rencana jalan berbayar electronic road pricing (ERP) yang akan diterapkan di Jakarta. Daerah pertama yang akan dijajaki rencana penerapan ERP di Jawa Barat itu di Depok. “Rencana di Depok untuk ERP,” ujarnya.

Simak: DKI Lanjutkan Lelang Sistem Jalan Berbayar

Dedi mengatakan, pemerintah Jawa Barat telah meneken nota kesepahaman dengan PT Alita Praya Mitra dan rekanannya, Kapsch Trafficcom, pada 9 Maret 2018 untuk menyusun studi kelayakan (feasibility study) penataan lalu lintas dan angkutan jalan di Jawa Barat, di antaranya meliputi rencana penerapan sistem jalan berbayar elektronik. “Kesepakatan ini dalam rangka menyusun studi kelayakan,” tuturnya.

Menurut Dedi, di dalam lingkup kerja sama itu juga menyusun studi kelayakan untuk penerapan penimbangan angkutan jalan dinamis yang ditujukan untuk pengendalian angkutan barang di Jawa Barat. “Pengendalian angkutan barang (rencananya) di Parung Panjang-Bunar di Kabupaten Bogor.”

Dedi menyebut, penerapan ERP dan penimbangan barang dinamis itu diharapkan dapat mendukung pergerakan orang serta barang dan jasa secara cepat, aman, dan tertib. “Kami berharap kesepakatan ini wujud dari komitmen meningkatkan pembangunan di sektor transportasi dan dapat diimplementasikan di seluruh Jawa Barat,” katanya.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berkunjung ke Swedia pekan ini. Dikutip dari rilis yang diterima Tempo dari juru bicara Pemprov Jawa Barat, Selasa, 27 Maret 2018, kunjungan itu salah satunya menindaklanjuti kesepakatan bersama pemerintah Jawa Barat dengan Kapsch Trafficcom, perusahaan asal Swedia yang telah meneken naskah kesepahaman untuk penyediaan solusi pintar di bidang Intelligent Transportation System.