TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Staf Presiden Moeldoko menerima perwakilan pengemudi Go-Jek dan Grab, yang sebelumnya berunjuk rasa, di Istana Merdeka Jakarta, Selasa siang, 27 Maret 2018.

Presiden Jokowi menerima empat perwakilan ojek online itu pada pukul 13.40 WIB di Ruang Oval Istana Merdeka. Perwakilan pengunjuk rasa itu langsung mengungkapkan berbagai keluhan kepada Presiden, di antara tentang payung hukum dan hubungan kemitraan dengan penyedia aplikasi.

Budi Karya mengatakan supir ojek online mengeluhkan penetapan tarif per kilometer dari perusahaan mereka yang rendah. Ia menjelaskan para supir ojek online ini mengusulkan agar tarif dinaikkan menjadi Rp 2.500 per kilometer

"Tarifnya kemurahan, sekarang itu Rp 1.600 per kilometer. Jadi mereka merasa kurang," katanya seusai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 27 Maret 2018.

Menurut Budi dalam pertemuan ini juga disepakati bahwa para supir ojek online akan menyudahi aksi demonstrasinya sore ini dan tidak berlanjut hingga esok hari.

Selain itu, rencananya pemerintah akan membantu mediasi antara supir dengan perusahaan esok hari pukul 16.00.

Ojek selama ini tidak mempunyai payung hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 22 / 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ojek tidak masuk dalam angkutan umum. Sepeda motor hanya diakui sebagai angkutan pribadi.

Ribuan pengemudi ojek daring unjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta. Akibat aksi mereka, lalu lintas di sekitar Istana menjadi macet.

Petugas Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat mengamankan demo pengemudi Go-Jek dan Grab sejak pukul 12.00. Rencananya, aksi akan berlangsung sampai pukul 18.00. Namun tampaknya demo akan segera bubar menyusul diterimanya perwakilan pengunjuk rasa oleh Jokowi.

A FAIZ | ANTARA