TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan tarif dasar listrik (TDL) atau harga jual listrik sampai masyarakat tidak mengalami perubahan hingga 2019.

"Tarif listrik atau harga jual listrik tidak akan diubah sampai 2019," kata Jonan ketika menjadi pembicara sosialisasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) di kantor pusat PLN, Jakarta, Kamis, 22 Maret 2018.

Ia mengatakan skema tersebut dicapai dengan strategi penetapan harga batu bara domestik untuk operasional ketenagalistrikan, yaitu US$ 70 per ton. Kalau pun ada harga terendah, nilai tersebut yang digunakan.

Kedua, ia mengingatkan kembali agar masyarakat atau pelanggan listrik tetap diutamakan dan harus dipastikan mampu membeli listrik. "Percuma kalau daerahnya terlistriki dan dilewati aliran listrik, tetapi masyarakat tidak mampu membeli listrik. Semuanya harus berprinsip keadilan sosial," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Jonan mensosialisasikan hasil pengesahan RUPTL PT PLN 2018 hingga 2027.

Jonan mengatakan perubahan terhadap RUPTL 2017-2027 perlu dilakukan mengingat realisasi indikator makroekonomi 2017 lebih rendah dari target dan berdampak pada pertumbuhan penjualan tenaga listrik PLN.

Karena itu, perlu dilakukan penyesuaian kembali jadwal operasi pembangkit baru yang dituangkan dalam RUPTL 2018-2027.

"Semuanya berdasarkan atas prediksi pertumbuhan ketenagalistrikan dan pertumbuhan perekonomian sekitar 10 tahun ke depan, maka semua disesuaikan," tutur Jonan.

Sejalan dengan arah kebijakan pemerintah, yaitu menyediakan listrik yang cukup, merata, dan dengan harga terjangkau, Jonan meminta PLN memperhatikan beberapa hal sebagai pertimbangan penetapan RUPTL, di antaranya tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik.

Selain itu, pembangunan jaringan transmisi di Indonesia timur hingga 2027 disesuaikan dengan kebutuhan listrik masyarakat.

RUPTL juga diharapkan dapat fokus pada Program Listrik Perdesaan dengan target rasio elektrifikasi lebih dari 99 persen dan dapat melistriki 2.510 desa hingga akhir 2019.

Adapun penambahan kapasitas per jenis energi primer memperhatikan ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM tentang RUPTL ini, yaitu tidak ada penambahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Jawa, kecuali yang sudah PPA, dan pembangunan PLTU batu bara di Sumatera dan Kalimantan melalui PLTU mulut tambang.

Tambahan pembangkit listrik tenaga gas/gas dan uap (PLTG/PLTGU) di Jawa harus melalui pipa/wellhead, kecuali yang sudah PPA atau dilelang. Pembangunan PLTG kecil di luar Jawa boleh memakai liquefied natural gas (LNG) dengan fasilitas platform based. Untuk luar Jawa, rencana PLTU skala kecil diganti dengan pembangkit berbahan bakar gas agar lebih efisien.

Sebelumnya, PLN mengatakan tarif dasar listrik tidak akan naik asalkan pemerintah menjamin harga batu bara di dalam negeri tidak naik.