Presiden Joko Widodo memanen jagung bersama petani saat panen raya jagung di Perhutanan Sosial, Ngimbang, Tuban, Jawa Timur, 9 Maret 2018. Jagung yang dipanen raya tersebut merupakan hasil budi daya pertanian oleh petani penggarap hutan penerima KUR dari BNI. ANTARA FOTO/Zabur Karuru
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan 13 Surat Keputusan Perhutanan Sosial untuk 9.143 keluarga di Desa Ngimbang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
"Pemerintah sekarang ini terus membagikan SK Pengelolaan Hutan untuk Perhutanan Sosial," kata Jokowi dalam siaran tertulis yang diterima Tempo pada Jumat, 9 Maret 2018.
Jokowi menerangkan, pemerintah menyadari bahwa banyak warga di sekitar hutan Indonesia hidupnya bergantung pada sumber daya hutan. Sebagian besar di antara mereka adalah warga kurang mampu dan tak memiliki aspek legal terhadap sumber daya hutan itu.
Itu sebabnya, Presiden Jokowi menyatakan selalu memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera membagikan hak pengelolaan hutan kepada warga yang membutuhkan. "Saya selalu kejar Menteri Kehutanan, segera bagikan hak pengelolaan, jangan dibagikan ke yang besar-besar terus, yang kecil-kecil segera dibagi sebanyak-banyaknya."
Presiden mengingatkan, pemberian hak kelola hutan sosial ini harus diikuti dengan kegiatan yang bersifat produktif. Jokowi berjanji memeriksa sendiri pengelolaan hutan tersebut di kemudian hari. "Jangan pikir saya bagi-bagi ke sini tidak saya cek lagi," tuturnya.
Melalui SK Perhutanan Sosial tersebut, Jokowi menuturkan, pemerintah memberikan akses pengelolaan sumber daya hutan bagi masyarakat. kebijakan itu diharapkan mampu mengurangi potensi konflik dan ketimpangan lahan.
Penyerahan hak kelola hutan sosial oleh Presiden Jokowi kali ini mencakup lahan seluas 8.995,8 hektare, dengan rincian 1.494,2 ha untuk Kabupaten Bojonegoro; 1.399,6 ha untuk Kabupaten Blitar; dan 6.092 ha untuk Kabupaten Malang.
Jokowi menyampaikan, penyerahan hak kelola di daerah-daerah lain diupayakan untuk berlanjut. Sebelumnya, dia bagi-bagi tambak di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, seluas 11 ribu ha yang sebelumnya dikelola perusahaan besar. Namun, tahap pertama ini baru 80 ha tambak yang dibagikan. "Segera (total tambak seluas) 11 ribu hektare itu akan dibagi semuanya," ucapnya.
