TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri PT Mobil Anak Bangsa (MAB) Moeldoko menyatakan, bus listrik prototype kedua alias MD255-XE2 telah dipesan 200 unit. Sebanyak 150 bus dibeli oleh perusahaan bis bernama PT Pahala Kencana dan 50 bus oleh PT Sabar Subur.

"Saya kaget juga total ada pesanan dari PT Sabar Subur dan PT Pahala Kencana," kata Moeldoko usai hadir dalam penandatanganan kerja sama di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu, 3 Maret 2018.

Menurut Moeldoko, MD255-XE2 memiliki tiga kelebihan. Tiga kelebihan itu, yakni efisien sehingga tarif listrik lebih murah hanya Rp 800 per kilometer, nol emisi, dan nol pemeliharaan karena tidak menggunakan oli.

Simak: Moeldoko Sebut Tiga Kelebihan Bus Listrik Buatan PT MAB

Kepala Staf Presiden itu juga menyebut, MD255-XE2 lebih berkualitas dibandingkan dengan bus listrik prototype pertama. Perusahaannya, PT MAB, fokus menguji coba sistem listrik di prototype pertama. Hal itu memaksa perusahaan tidak bisa mendesain sendiri sasis atau kerangka bis. "Untuk (aspek) lainnya sama," kata Moeldoko.

Adapun MD255-XE2 sudah 100 persen menggunakan mesin listrik. Salah satu staf manajemen PT MAB, Kelik Irwantono menyebut, Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) MD255-XE2 di atas 45 persen. Kandungan TKDN itu melebihi ketentuan pemerintah sebesar 40 persen.

Pemilik PT Pahala Kencana Bambang T. Tedjokusumo menyatakan, 150 bus yang dipesannya akan dioperasikan untuk bus antarkota antarprovinsi (AKAP). Menurut dia, penggunaan bus listrik mengeluarkan biaya lebih sedikit ketimbang bus konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak.

Sebab, pajak barang mewah atas bus listrik rencana dihapus. "Pajaknya didukung pemerintah," ujar Bambang.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan finalisasi peraturan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) atas kendaraan listrik segera terbit dalam waktu dekat. Maksudnya untuk mendorong perkembangan industri mobil listrik nasional.

Penurunan PPnBM yang tengah dikaji adalah hingga 0 persen dan bea masuk 5 persen. "Ini masih pembicaraan dibahas antar kementerian, tunggu sekitar satu bulan ini," ujarnya, di Jakarta, Senin 26 Februari 2018.