Jokowi Minta DPR Segera Fit and Proper Test Calon Komisioner KPPU

Reporter

Friski Riana

Editor

Martha Warta

Rabu, 28 Februari 2018 12:44 WIB

Presiden Jokowi memberikan sambutan ketika meresmikan pabrik PT Kalbio Global Medika di Cikarang, Bekasi, 27 Februari 2018. Presiden mengatakan, peresmian pabrik ini merupakan realisasi investasi guna meningkatkan produksi industri farmasi. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera melakukan fit and proper test para calon komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha periode 2017-2022. "Presiden mengimbau kepada Komisi VI untuk segera melakukan fit and proper test agar segera didapat juga komisioner yang baru periode berikutnya," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi dan Informasi, Johan Budi, di komplek Istana Negara, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2018.

Johan Budi mengungkapkan, Presiden sudah membentuk panitia seleksi untuk menyeleksi para calon komisioner KPPU yang baru. Dari hasil seleksi Pansel, ada 18 nama yang menjadi kandidat komisioner KPPU periode baru. Menurut Johan Budi, 18 nama itu sudah melalui proses seleksi yang cukup panjang dan melibatkan konsultan independen.

Baca: KPPU Bubar, Istana Sebut Jokowi 2 Kali Perpanjang Masa Jabatan

Menurut Johan Budi, Presiden telah menyerahkan 18 nama calon kepada DPR pada 22 November 2017 untuk diuji kelayakan dan kepantasan. Semestinya, kata dia, DPR sudah memiliki cukup waktu untuk melakukan fit and proper test. Sebab, Presiden sudah sampai dua kali melakukan perpanjangan masa jabatan komisioner KPPU yang lama, agar tidak terjadi kekosongan jabatan.

Komisioner periode lama semestinya habis masa tugasnya pada 27 Desember 2017. Namun, karena DPR belum melakukan fit and proper test, Presiden mengeluarkan keputusan presiden yang berlaku hingga 27 Februari 2018.

Advertising
Advertising

Johan Budi mengatakan, perpanjangan masa jabatan yang kedua kali dilakukan pada 27 Februari 2018, dengan mengeluarkan Keppres Nomor 33/P/2018 yang berlaku hingga 27 April 2018. Karena itu, Johan Budi menilai DPR masih punya waktu hingga perpanjangan masa jabatan yang kedua kalinya berakhir. "Dua bulan saya kira sudah cukup utuk memberi ruang dan waktu kepada DPR untuk melakukan fit and proper test," ujarnya.

Baca berita lainnya tentang KPPU di Tempo.co.

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

9 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

13 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

17 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

19 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya