TEMPO.CO, Jakarta-PT Pertamina (Persero) menaikkan harga bahan bakar (BBM) non- subsidi. Pertamina menyatakan penyesuaian harga itu dipengaruhi harga minyak mentah di pasar internasional.

Pengamat energi Marwan Batubara mengatakan beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah seiring dengan kenaikan harga BBM Non-Subsidi ini. Dia berpendapat pemerintah harus memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

"Justru yang lebih penting itu bagaimana masalah pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi," kata Marwan kepada Tempo, Senin, 26 Februari 2018.

Baca: Shell, Total dan Vivo Jual Bensin Beroktan 90, Saingi Pertalite

Salah satu contohnya, Marwan mengingatkan, yakni dugaan banyaknya industri pertambangan yang menggunakan BBM subsidi yang seharusnya tidak mereka gunakan. "Kalau yang tidak subsidi naik ya bisa jadi mereka menggunakan yang bersubsidi," ujarnya.

Marwan menyampaikan, kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax (RON 92) dan Pertamax Turbo (RON 98) serta Dex (CN 53) dan Dexlite (CN 51) akan berimbas pada inflasi. Namun, dia memperkirakan dampaknya tak akan terlalu besar.

"Mau tidak mau bisa membuat inflasi karena ada efek ganda kepada sektor lain yang menggunakan BBM, tapi basic perubahan itu belum terlalu besar," kata Marwan.

Selama selisih harga antara BBM non-subsidi dengan subsidi belum terlalu besar, kata Marwan, masyarakat masih akan merasa nyaman menggunakan Pertamax. Namun, masyarakat akan kembali berhitung jika kenaikan dirasa cukup besar.

Marwan melanjutkan, pemerintah juga harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat ihwal kemungkinan kenaikan harga BBM. Dia berujar, sosialisasi yang diperlukan yakni terkait kondisi geopolitik internasional serta hukum permintaan dan penawaran. "Dua faktor ini, supply and demand dan geopolitik, menjadi hal yang perlu diantisipasi dan diperhitungkan pemerintah," ujarnya.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | SYAFIUL HADI | ROBBY IRFANY