TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) memperkirakan penghentian sementara pekerjaan konstruksi layang atau elevated pada proyek infrastruktur hanya berlangsung selama dua pekan. Proyek sudah dihentikan sejak Selasa, 20 Februari 2018.

"Maksimal dua pekan, jika memungkinkan lebih cepat lebih baik dan itu tak mempengaruhi target pembangunan infrastruktur," kata Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarief Burhanuddin di Jakarta, Kamis, 22 Februari 2018/

Menurut Syarief yang juga Ketua Komite Keselamatan Kontruksi (KKK), proses verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen sejumlah proyek akan dilakukan setiap hari, termasuk pada hari libur Sabtu dan Minggu. "Jika sudah memenuhi syarat, langsung bisa dirilis dan disetujui untuk diteruskan. Seperti proyek Jembatan Holtekam Papua, sehari setelah dihentikan, sudah bisa diteruskan," katanya.

Dia juga menegaskan bahwa yang dilakukan pemerintah bukanlah moratorium tetapi penghentian sementara terhadap pekerjaan konstruksi layang dan beban berat seluruh proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Penghentian sementara oleh Kementerian PUPR, kata Syarief, dilanjutkan dengan evaluasi oleh Komite Keselamatan Konstruksi mulai dari desain, prosedur operasi standar (SOP), metode kerja, sumber daya manusia, peralatan termasuk memperketat pengawasan. "Untuk pekerjaan konstruksi bukan layang seperti pengaspalan, "rigid pavement", pembersihan lapangan dan pembangunan infrastruktur lainnya terus dilanjutkan," katanya.

Syarief juga memastikan bahwa terdapat delapan kriteria pekerjaan konstruksi layang yang dihentikan sementara, yakni pekerjaan menggunakan balok/gelagar-I beton langsing, menggunakan sistem "hanging scaffolding", "balance cantilever precast"/in situ, "launcher beam/frame", pekerjaan dengan tonase besar, pekerjaan yang mempunyai rasio kapasitas angkat terhadap beban kurang dari lima, pekerjaan dengan faktor keamanan sistem bekisting kurang dari empat dan pekerjaan menggunakan sistem kabel.

Oleh karena itu, katanya, kepada para pemilik proyek yang dihentikan itu, diminta untuk aktif melaporkan apa saja yang sudah mereka lakukan untuk memenuhi kriteria dan selanjutnya akan dilakukan pengecekan ke lapangan.

"Kami memiliki 70 orang anggota KKK yang bertugas melakukan pengecekan ke lapangan. Evaluasi tidak dilakukan bersamaan tergantung pemilik proyek yang sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dan keluarnya rekomendasi," katanya.

Menurut Syarief Burhanuddin, evaluasi tidak akan menghambat pekerjaan konstruksi di lapangan, namun dengan evaluasi meningkatkan keamanan dan keselamatan konstruksi.

"Disinilah diperlukan kehati-hatian. Jangan kita ingin cepat namun pada akhirnya menjadi lebih lama karena adanya kejadian kecelakaan konstruksi," ujarnnya.

Syarief Burhanuddin menambahkan para pekerja bisa saja berkurang disiplinnya karena sudah ratusan kali melakukan pekerjaan serupa. Oleh karenanya penghentian sementara menjadi waktu bagi penyegaran, perbaikan suasana kerja dan peningkatan kompetensi melalui adanya pembekalan kembali mengenai keamanan dan keselamatan konstruksi.

Dia juga memastikan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia akan senantiasa dievaluasi dari waktu ke waktu, dari kejadian ke kejadian berikutnya dan pihaknya berharap kejadian kecelakaan konstruksi tidak terjadi lagi.

"Pekerjaaan konstruksi infrastruktur di Indonesia tetap dengan tiga shif kerja yakni tiga kali, masing-masing delapan jam," katanya.

ANTARA