TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin tidak mempersoalkan polemik terkait tim konsultan yang ditunjuk untuk mengevaluasi semua proyek infrastruktur layang (elevated). Tim itu dibentuk setelah terjadi kecelakaan kerja beruntun belakangan ini, namun diketuai oleh pejabat BUMN, yaitu Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Budi Harto.

"Jangan lihat Adhi Karya-nya, tapi lihat hasil evaluasinya," kata Syarif saat ditemui usai menghadiri pertemuan pembinaan keselamatan sumber daya manusia (SDM) kontraktor dan konsultan di bidang perkeretapian oleh Kementerian Perhubungan, di Jakarta, Kamis, 22 Februari 2018.

Simak: Kecelakaan Infrastruktur, Menteri PUPR: Iki Ono Opo?

Syarif menjelaskan penunjukan Budi Harto bukan tanpa alasan. Budi yang juga Ketua Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) ditunjuk untuk membantu pemerintah mencari konsultan independen. Konsultan inilah yang ikut membantu mengevaluasi keseluruhan proyek. "Kebetulan mereka (Budi Harto dan AKI) punya jaringan yang banyak," ujarnya.

Tim konsultan-yang diklaim independen-dibentuk Kementerian BUMN pasca ambruknya penahan cetakan beton pada tiang jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) pada Selasa lalu, 20 Februari 2018. Tim bertugas mengevaluasi semua proyek jalan dan rel layang yang terkena imbas penghentian sementara oleh Kementerian PUPR.

Namun, Wakil Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Errika Ferdinata, mengatakan penunjukan tim konsultan menjadi pergunjingan di organisasinya. Kemandirian tim konsultan dipertanyakan lantaran anggotanya didominasi jajaran direktur BUMN, padahal bantak kecelakaan kerja terjadi pada proyek BUMN. "Bagaimana dia bisa mengawasi diri sendiri dan kawan-kawannya?" ujar Errika.

Syarif menegaskan evaluasi seluruh infrastruktur layang tetap dibawah kendali Komite Keselamatan Konstruksi Nasional (KKKN). Komite ini dipimpin oleh dirinya sendiri. Sedangkan tim konsultan yang dipimpin Budi Harto, sama sekali tidak memiliki peran untuk membuat keputusan. "Mereka hanya kasih second opinion ke komite," kata Syarif.

Tugas Budi Harto dan tim konsultan tak hanya melalukan evaluasi tambahan dan mencari konsultan independen. Syarif mengakui, AKI hadir sebagai upaya rembuk antar kontraktor dalam menunjuk konsultan proyek yang profesional. "Salah satunya itu (meminimalisir konsultan abal-abal ikut proyek)," kata Syarif.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan keterangan serupa. Para kontraktor, termasuk BUMN Karya menunjuk Budi Harto hanya sebagai "ketua kelas". Sebab, Basuki menduga para kontraktor proyek memang menggandeng konsultan secara urunan. "Evaluasi infrastruktur layang tetap di bawah KKKN," kata Basuki, Rabu, 21 Februari 2018.