Indef: Penciptaan Lapangan Kerja di Era Jokowi-JK Belum Maksimal
Reporter
Andita Rahma
Editor
Martha Warta
Selasa, 20 Februari 2018 14:41 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengeluarkan penelitian mengenai perbandingan indikator penciptaan kerja dalam tiga tahun pertama di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hasilnya, penciptaan lapangan kerja di masa pemerintahan Jokowi - JK lebih rendah dari SBY - Boediono.
"Menurut perhitungan yang kami lakukan, Rasio Penciptaan Kerja di era Jokowi-JK lebih rendah dibanding era SBY-Boediono," ujar Ekonom senior Indef Dradjad H. Wibowo di Kantor Indef, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Februari 2018.
Baca: Gaji Pegawai Indomaret Lebih Tinggi dari Gaji Pegawai Bank
Ia mengatakan, pada masa pemerintah SBY-boediono, 1 persen pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan penduduk yang bekerja sebesar 467.000 orang. Sementara, pada pemerintahan Jokowi-JK hanya 426.000 orang.
Meski begitu, Dradjad mengakui Rasio Penciptaan Kerja (RPK) meningkat dalam 10 terakhir di masa pemerintahan Jokowi-JK. "Di 2017, penciptaan lapangan kerja meningkat tinggi sekali menjadi 641.183. Itu di luar kebiasaan dan mengundang pertanyaan," kata dia.
Sedangkan di 2016, penciptaan lapangan kerja hanya mencapai 338.312. Bahkan, angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan RPK di masa SBY-Boediono yang kala itu mencatat 589.104.
Ada beberapa sektor di era Jokowi-JK yang meningkat jika dibandingkan pada era SBY-Boediono. Di sektor pertanian, perkebunan, perhutanan, perburuan dan perikanan, penciptaan lapangan kerja di era Jokowi-JK naik menjadi 195.860 dari era SBY-Boediono yakni 145.504. Sektor listrik, gas, dan air minum, penciptaan lapangan kerja di era Jokowi-JK menjadi 10.042 dari 2.857 pada era SBY-Boediono.
Menyusul perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi yang naik jadi 286.336 di era Jokowi-JK dari 98.041di era SBY-Boediono.
Dradjad pun menyarankan agar pemerintah tidak membuat aturan maupun kebijakan yang dapat mengganggu industri dalam menyerap tenaga kerja. "Terutama agar produktifitas sektor ekonomi naik, jangan membuat aturan yang justru merusak penyerapan tenaga kerja," kata dia.
