TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan tak bosan mengejar target penyelesaian 126 juta sertifikat tanah untuk seluruh Indonesia. Hingga tahun 2017 tercatat baru 51 juta bidang tanah yang sudah bersertifikat.

"Kenapa ini terus saya kejar, karena setiap saya ke daerah, ke provinsi, ke desa sama saja keluhan yang masuk telinga saya: masalah lahan," kata Presiden Jokowi saat acara penyerahan 4.500 sertifikat untuk rakyat di Desa Hattu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Rabu, 14 Februari 2018. "Baik masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan masyarakat, karena belum pegang sertifikat."

Baca: Program Sertifikasi Tanah, Jokowi: Biar Tak Berantem Terus

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa sebelumnya hanya 500 ribu sertifikat yang keluar tiap tahun sehingga perlu perubahan kinerja agar bisa menyelesaikan target 126 juta sertifikat tersebut. Oleh sebab itu, ia meminta Menteri Agraria dan tata ruang Sofyan Djalil memenuhi target tujuh juta sertifikat dan 2019 sebanyak sembilan juta harus tercapai.

Kalau tidak, menurut Jokowi, banyak orang yang masih akan terus mengalami masalah sengketa lahan. "Tidak apa-apa kantor BPN nggak tidur urus sertifikat. Dulu 500 ribu sekarang tujuh juta. Nyatanya juga bisa kemarin 5 juta, maka tahun ini dan tahun depan juga harus bisa. Kerja harus pakai target," tuturnya.

Presiden menginginkan semua kerja dengan target dan akan terus akan mengawalnya hingga target tersebut tercapai. "Saya akan ikuti Kanwil mana yang tidak memenuhi target. Saya sudah janjian ke Pak Menteri (ATR/Kepala BPN), kalau nggak keluar tujuh juta, copot. Bekerja memang harus seperti itu, kalau nggak, ya nggak rampung-rampung urusan ini," katanya.

Dalam kesempatan ini, Presiden secara simbolis membagikan sertifikat kepada 12 perwakilan masyarakat guna mewakili 4.500 penerima sertifikat yang hadir. Menteri Agraria yang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengungkapkan penerima 4.500 sertifikat ini berasal dari Kota Ambon sebanyak 2.500 sertifikat dan Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 2.000 sertifikat.

Sofyan menjelaskan Provinsi Maluku yang memiliki 2,6 juta bidang baru 14 persen yang sudah bersertifikat, sehingga masih banyak yang harus dikerjakan. "Pada 2017 kita berhasil mengeluarkan sertifikat 44.450 bidang untuk seluruh Provinsi Maluku. Untuk 2018 targetnya adalah 57 ribu bidang," ujarnya. Selain Presiden Jokowi dan Menteri Sofyan, pembagian sertifikat tanah untuk rakyat ini juga dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Maluku Said Assagaff.

ANTARA