TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini meninjau dua lokasi pelaksanaan proyek padat karya di Kelurahan Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Pada peninjauan pertama, Presiden Jokowi mengunjungi masyarakat yang melakukan normalisasi sungai di Kelurahan Batumerah.

Presiden Jokowi didampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo serta Gubernur Maluku Said Assagaff. "Ini programnya Kementerian Desa dan Kementerian PU (Pekerjaan Umum). Ada banyak titik di Ambon," kata Jokowi kepada wartawan di lokasi proyek padat karya, Rabu, 14 Februari 2018.

Baca: Jokowi Perintahkan Padat Karya Tunai untuk Dorong Pertumbuhan

Dalam kesempatan ini, Presiden juga menyapa para warga yang menunggu sejak pagi. Para warga mengucapkan terima kasih melalui berbagai tulisan atas dana desa yang membantu pembangunan desa.

Program padat karya bertujuan agar masyarakat di Desa Batumerah terlepas dari bencana banjir yang sering terjadi di musim hujan. Adapun besar anggaran untuk program padat karya sebesar Rp 296 juta dan lama pekerjaan 28-30 hari.

Setelah menyalami warga, Presiden menuju ke lokasi kedua, yakni Kampung Hatukau, Kelurahan Batumerah. Di lokasi kedua itu, Presiden, yang didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meninjau pembetonan jalan dan peningkatan rumah layak huni.

Program yang dinamai Padat Karya Tunai Kota tanpa Kumuh (Kotaku), yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ini membangun jalan rabat beton sepanjang 2.590 meter dengan nilai Rp 860 juta dan membangun saluran drainase sepanjang 350 meter dengan besar anggaran Rp 242 juta. Jumlah pekerja yang terlibat dalam program tersebut 28-30 orang dan ditargetkan selesai dalam tiga bulan.

Sebelumnya, Jokowi meminta lebih banyak kementerian melaksanakan program padat karya tunai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi rumah tangga. Hingga kini, ia belum melihat program padat karya tunai yang dilaksanakan selain oleh Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Desa.

ANTARA