TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi mengatakan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru tidak boleh terpengaruh dengan hiruk-pikuk tahun politik menjelang Pemilihan Umum 2019. "Dia tidak boleh terpengaruh dengan tahun politik," ujarnya saat ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat, 9 Februari 2018.
Sofyan yang mantan ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini menyebutkan Gubernur Bank Indonesia harus menjalankan tugas menjaga kestabilan moneter. "Kondisi moneter itu harus kita jaga betul supaya ada kestabilan. Itu harus dibedakan, maka Gubernur BI itu harus terpisah dengan Pemerintah," ucapnya.
Lebih jauh Sofyan menyebutkan kriteria gubernur BI lainnya adalah harus dapat bekerja sama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati karena kebijakan fiskal dan moneter ditentukan bersama-sama dengan pemerintah. "Pemerintah juga harus mencari gubernur BI yang bisa bekerja sama dengan Menkeu karena fiskal dan moneter ini penting sekali. Harus bersama-sama (Menkeu) ditambah lagi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sedikit," tuturnya.
Sofyan menjelaskan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla telah memeriksa latar belakang empat kandidat gubernur BI yang baru, sehingga kini tinggal Presiden yang memutuskan siapa untuk mempimpin Bank Indonesia. Keempat nama kandidat pemimpin bank sentral itu adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo dan Agus Martowardojo.
Masa jabatan Gubernur BI yang diduduki oleh Agus Martowardojo saat ini akan berakhir pada Mei medatang. Namun demikian Agus Marto masih berpeluang kembali menjadi gubernur BI karena masuk dalam empat nama yang ada di meja Presiden Jokowi.
