TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Sumber Daya Energi dan Jasa Kelautan, Kemenko Maritim, Agung Kuswandono menilai persoalan permainan harga garam yang dilakukan para tengkulak menjadi salah satu masalah utama yang perlu diselesaikan. Agung melihat para tengkulak kerapkali berperan dalam melakukan distorsi harga garam di lapangan.

"Garam impor juga begitu. Yang mengimpor seharusnya adalah pengusaha yang punya pabrik industrinya jangan diberikan kepada pengusaha yang sekedar mengimpor," kata Agung dalam FGD di Menara Kadin, Jakarta, Kamis, 2 Februari 2018.

Menurut dia, jika impor diberikan kepada pengusaha yang tak memiliki pabrik industrinya akan merumitkan lapisan distribusi yang berujung pada kenaikan harga garam. Kenaikan harga garam akibat ulah para tengkulak nantinya juga berpotensi menimbulkan dampak lainnya yang buruk.

"Masalahnya sederhana kok. Kalau ini kita hilangkan tengkulak pemain impor kita hilangkan, beres udah," ujar dia.

Selain itu, Agung juga mengungkapkan persoalan administrasi impor garam yang kerapkali berbenturan antar lembaga atau kementerian yang juga dapat menghambat swasembada garam di negeri sendiri. Oleh karena itu Agung berharap kementerian dan lembaga terkait perlu melakukan kerja sama secara sinergis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

"Harus kita jaga, agar sesuai amanah undang-undang kan, jangan sampai industri dan petambak garam ini terhambat, dua dua ini harus kita angkat. Jadi kita utamakan sinergi kita. Kalau kita kompak, aman," ujar dia.