TEMPO.CO, BANDUNG - Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, Gubernur Jawa Barat menerbitka Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2018 yang mengatur pelaksanaan penyelenggaran pelayanan terpadu satu pintu. Pergub ini, kata Iwa, untuk konsolidasi seluruh perizinan di Jawa Barat menjadi benar-benar satu pintu di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Iwa mengatakan, Peraturan Gubernur itu salah satunya memangkas perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi Jawa Barat. “Pengurangan jenis izin dan non izin dari 232 buah menjadi 197 buah. Ada 35 izin dan non izin yang dipangkas dari 19 sektor,” kata dia di Bandung, Jumat, 2 Februari 2018.

Simak: Pemerintah Jawa Barat Buka Perizinan Taksi Online

Menurut Iwa, perizinan yang dipangkas dinilai menghambat perizinan. “Dari tadinya ada jadi tidak ada, mulai dari rekomendasi dan izin. Ini yang dinilai menghambat. Imbasnya pada kecepatan layanan dan pengurangan beban kerja. Pemangkasan 35 izin dan non izin itu sudah maksimal,” kata dia.

Iwa mengatakan, pemangkasan perizinan itu diklaimnya tidak mengurangi pendapatan. Dia optimis pemangkasan ini bakal berimbas pada naiknya investasi di Jawa Barat dan akan mendorong penurunan kemiskinan. “Bagi kami izin itu bukan pendapatan. Kita juga mengurangi retribusi. Karena dengan cara ini akan meningkatkan investasi,” kata dia.

Iwa mengatakan, Peraturan Gubernur 1/2018 itu juga menuntaskan pendelegasian perizinan satu pintu hanya di DPMPTSP. “Tanda tangan dipergunakan tanda tangan elektronik, tim teknis yang ada di dinas di BKO-kan di DPMPTSP sebagai tim teknis dengan atasannya Kepala DPMPTSP, termasuk alokasi anggarannya di geser ke sana. Jadi DPMPTSP akan benar-benar satu pintu. Jangan sampai satu pintu tapi banyak kamar,” kata dia.

Pergub 1/2018 itu juga mengatur soal standar pelayanan publik, SOP, penyusunan maklumat pelayana, pelayanan perizinan hibrid yakni non elektronik dan elektronik, serta menargetkan seluruh layanan perizinan secara elektronik sudah berlaku penuh tahun ini. “Pelayanan perizinan elektronik berlaku penuh ditargetkan sudah bisa berjalan di akhir tahun 2018,” kata dia.

Iwa mengatakan, penerbitan Peraturan Gubernur 1/2018 tindak lanjut dari Perpres 91/207 tentang percepatan pelaksanaan berusaha. Aturan pelaksananya tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 8/2017 tentang pedoman pelaksanaan Perpres 91/2017 tersebut. Pemerintah provinsi membentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Daerah Jawa Barat dengan menunjuk sekda sebagai ketuanya.

Salah satu prosedur perizinan yang dipangkas pemerintah Jawa Barat dengan menghapus keberadan Badan Koordinator Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Selama ini proses perizinan yang berhubungan dengan tata ruang harus mendapat rekomendasi BKPRD Jawa Barat yang diketuai oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar. “Tugas BKPRD ini diambil oleh dinas terkait yang punya tupoksi penataan ruang yakni Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Rabu, 31 Januari 2018.

Aher, sapaan Ahmad Heryawan mengatakan, BKPRD merupakan lembaga adhoc yang terdiri dari sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengelola dan menelaah perizinan terkait tata ruang. Sempat dipimpin oleh sekda Jawa Barat, dan terakhir dipegang langsung wakil gubernur. “Adhoc ini bukan lembaga permanen jadi rapatnya itu seminggu sekali, padahal perizinan ngalir terus terkait tata ruang. Ternyata di pusat juga dibubarkan karena dipandang tidak efektif. Kita diberi pilihan dibubarkan atau tidak, akhirnya kita pilih ikut membubarkan,” kata dia.

Aher beralasan, kendala BKPRD itu karena sifatnya adhoc. “Isinya pejabat struktural di OPD, mereka bertugas di BKPRD tapi juga punya tugas struktural di masing-masing tempat,” kata dia.

Tugas menelaah tata ruang itu akhirnya didelegasikan pada Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang. Aher mengklaim, tidak khawatir dengan skema alur baru ini. “Kalau perizinan bertentangan dengan tata ruang, tidak akan keluar izinnya. Pelanggaran pada tata ruang sederhana, penyimpangan itu yang kena pengusaha dan pejabat yang mengeluarkan izinnya,” kata dia.

Kepala DPMPTSP Jawa Barat Dadang Masoem mengatakan, penghapusan BKPRD mempercepat proses perizinan tambang karena sebelumnya harus menunggu pleno lembaga adhoc itu untuk memutuskan pemberian izinnya. “Hasilnya memberikan percepatan dalam memberikan permohonan izin ini," kata dia, Rabu, 2 Februari 2018.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat, Eddy Iskandar Muda Nasution mengatakan, dinasnya berkonsentrasi mempertajam penilaian teknis perizinan tambang. “Misalnya izin wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) itu kita mengevaluasinya dnegan memasukkan peta rawan bencana, serta kalau berada pas di pinggir sungai pasti tidak akan kita berikan rekomendasinya, paling tidak 150 meter dari bibir sungai baru boleh dia nambang untk menghindari erosi,” kata dia pada Tempo, Rabu, 31 Januari 2018. “Dari sisi prosedur kita perketat.”