Komisi XI DPR Uji Kelayakan Calon Deputi Gubernur BI Awal Maret

Selasa, 30 Januari 2018 12:35 WIB

kantor bank Indonesia. REUTERS/Iqro Rinaldi

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi XI yang membidangi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat berencana melakukan uji kelayakan calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI) pada masa persidangan IV 2017 – 2018. Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo mengatakan kemungkinan besar fit and proper test dilakukan setelah masa reses 15 Februari – 4 Maret 2018.

Hal tersebut dilakukan sebab hingga saat ini Komisi XI belum menerima daftar nama calon untuk mengisi posisi Perry Warjiyo sebagai Deputi Gubernur berakhir pada 15 April 2018. Andreas menjelaskan daftar nama akan disepakati terlebih dahulu di tingkat Badan Musyawarah DPR, baru setelah itu diturunkan ke Komisi XI.

Baca: Kaji Teknologi Mata Uang Digital, Ini yang Diperhatikan BI

"Sepertinya dilaksanakan setelah itu (reses masa sidang IV). Itu kan berarti 5 Maret bisa kita mulai, kalau sampai 15 April sepertinya cukup,” kata Andreas, Senin, 29 Januari 2018.

Terkait dengan daftar nama calon deputi gubernur BI, Presiden Joko Widodo telah berkirim surat kepada DPR dan menyampaikan tiga nama calon pengganti. Dalam surat yang ditandatangani Jokowi pada 15 Januari 2018 tersebut, muncul nama Dody Budi Waluyo, Wiwiek Sisto Widayat dan Doddy Zulverdi.

Advertising
Advertising

Saat ini, Dody Budi Waluyo menjabat sebagai Asisten Gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter III. Wiwiek Sisto Widayat, sebagai Direktur Eksekutif Kepala Perwakilan BI Jawa Barat. Nama ketiga, Doddy Zulverdi, sebagai direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI.

Andreas menambahkan sebagai pengganti Perry, figur yang dipilih adalah orang yang mampu fokus melakukan mandat yang diberikan deputi gubernur untuk menjalakan kebijakan di BI. “Yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjalankan sistem pembayaran dan lainnya. Kami lihat bagaimana pandangan dan pemahaman mereka,” ujarnya.

BISNIS

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Tak Hanya Naikkan BI Rate, BI Rilis 5 Kebijakan Moneter Ini untuk Jaga Stabilitas Rupiah

1 hari lalu

Tak Hanya Naikkan BI Rate, BI Rilis 5 Kebijakan Moneter Ini untuk Jaga Stabilitas Rupiah

Gubernur BI Perry Warjiyo membeberkan lima aksi BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

Baca Selengkapnya

Bos BI Yakin Rupiah Terus Menguat hingga Rp 15.800 per Dolar AS, Ini 4 Alasannya

1 hari lalu

Bos BI Yakin Rupiah Terus Menguat hingga Rp 15.800 per Dolar AS, Ini 4 Alasannya

Gubernur BI Perry Warjiyo yakin nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menguat sampai akhir tahun ke level Rp 15.800 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Inflasi April Hanya 0,25 Persen, BI Ungkap Pemicunya

1 hari lalu

Inflasi April Hanya 0,25 Persen, BI Ungkap Pemicunya

BI menyebut inflasi IHK pada April 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,51 persen, yakni 0,25 persen mtm.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya